CILEGON – Komisi II DPRD Cilegon memanggil manajemen toko Pojok Busana dan Mayofield Mall Cilegon, Selasa (16/2/2016). Pemanggilan itu menindaklanjuti laporan larangan mengenakan jilbab saat bekerja bagi seorang karyawati.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Cilegon Isro Mi’raj yang memimpin pertemuan menegaskan, perusahaan yang melarang berjilbab kepada karyawati merupakan perlakuan diskriminasi terhadap pekerja atas dasar agama dan melanggar hak asasi pekerja untuk melaksanakan ibadah. “Ini sudah melanggar kebebasan beragama. Selain itu melanggar hak asasi pekerja,” ujarnya usai pertemuan, yang mengundang pejabat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon.
Kesimpulan dari hasil pertemuan, lanjut dia, Pojok Busana melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Tadi kita bersama Disnaker sudah melakukan teguran, pengelola toko juga sudah berjanji untuk mengubah kebijakannya,” kata Isro.
Menanggapi hal tersebut, Property Manager Mayofiled Mall Edi Susanto mengaku baru mengetahui kebijakan yang diambil oleh salah satu toko di pusat perbelanjaannya, meski kebijakan itu sudah berjalan selama dua tahun. “Berdasarkan temuan DPRD dan hasil dari hearing ini, kita akan memberi batasan waktu kepada pengelola toko (Pojok Busana) untuk mengubah aturan tersebut,” ujar Edi Susanto.
Sementara pengelola Pojok Busana berdalih tidak mengetahui Undang Undang Ketenagakerjaan. “Berdasarkan masukan dari DPRD Cilegon, kami siap mengubah kebijakan ini secepatnya,” kata Kepala Toko Pojok Busana Sandri Tanudin. (Devi Krisna)
