SERANG – Sejumlah kepala desa di Provinsi Banten curhat kepada Menko Polhukam Luhut B Panjaitan pada pertemuan Menko Polhukam dengan aparat pemerintah, aparat keamanan, aparat hukum, camat, lurah, kepala desa, ketua RW, ketua RT, dan tokoh masyarakat di Provinsi Banten. Pertemuan ini bertema pencegahan radikalimse di masyarakat.
Mafruha, kepala Desa Pegandikan, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, menyampaikan kerisauannya terkait penggunaan dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat. “Mewakili kepala desa yang lain juga, ada yang belum punya kantor, termasuk di desa saya. Selama ini seperti kalong, pindah-pindah. Bisa tidak Pak Menteri kita menggunakan dana desa untuk pembuatan kantor,” kata Mafruha yang sebelumnya dipersilahlan naik ke panggung oleh Luhut di halaman Masjid Raya Albantani, KP3B, Kota Serang, Senin (29/2/2016).
Selain untuk bangun kantor, Mufliha juga mempertanyakan penggunaan dana desa untuk kesejahteraan guru honorer dan guru mengaji. Menurutnya, selama ini perhatian terhadap guru honorer dan guru mengaji masih lemah sehingga kesejahteraannya masih kurang.
Junah, Kades Bojot, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, mengeluhkan banyaknya pihak yang mengaku-ngaku pengawas. “Sejak ada dana desa, yang mengawasi banyak. Ada yang mengaku dari aparat, ada yang lain. Sebenarnya siapa sih yang berhak mengawas,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Luhut langsung menjawab pertanyaan sekaligus curhatan para kepala desa. Menurutnya, dana desa digunakan untuk pengembangan perekonomian masyarakat desa. “Tidak boleh dicampur-campur. Ada program masing-masing. Dana itu untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat. Kalau ekonomi baik akan mengurangi kesenjangan,” ujarnya.
Luhut pun mengomentari curhatan dari Junah. Luhut mengakui adanya sejumlah pihak yang mengaku-mengaku berhak melakukan pengawasan. Itu mengganggu kinerja pemerintah desa.
“Memang, ada LSM atau yang lain datang. Kalau merasa benar, kasih saja datanya. Jangan turuti yang lainnya. Itu memang mengganggu kerja,” ujarnya. (Bayu)
