Pendidikan Non Formal
Selama ini, masyarakat lebih banyak mengetahui satuan pendidikan formal dibandingkan pendidikan nonformal. Padahal, pendidikan nonformal memiliki keuntungan tersendiri, terutama dalam menjangkau kelas masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung. Sayangnya, belum banyak kebijakan-kebijakan dari para pemangku kebijakan terkait pendidikan nonformal sebagai pengembangan alternatif konsep long life education.
Gubernur Banten Rano Karno menyatakan, pendidikan nonformal justru bisa memberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ketika usia mereka sudah tidak bisa lagi masuk di jenjang pendidikan formal. “Sejatinya, pendidikan itu untuk semua lapisan masyarakat. Jadi masyarakat yang sudah tidak bisa masuk ke jenjang formal karena dari sisi usia tidak memungkinkan, bisa ikut ke jalur pendidikan nonformal. Usia tidak boleh menghalangi warga negara untuk mengakses pendidikan, dan sebagai pemerintah daerah kita harus memberikan ruang bagi mereka,” ujarnya.
Selain itu, kata Gubernur, pendidikan nonformal juga bisa diakses oleh masyarakat di perdesaan, terutama di daerah Kabupaten Serang, Lebak dan Pandeglang. “Umumnya satuan pendidikan nonformal menyebar di desa-desa. Hal ini untuk menjawab dilema sekolah formal yang jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Inilah komitmen pemerintah daerah dalam keberpihakannya terhadap masyarakat marginal atau yang secara ekonomi kurang beruntung,” tambahnya.
Selain itu, menurutnya, pendidikan nonformal juga bisa menjadi sarana bagi masyarakat adat untuk mengakses pendidikan. “Di Lebak, ada warga adat Baduy yang secara hukum adat tidak dibolehkan masyarakatnya untuk sekolah. Tentu kita hormati hukum mereka. Tapi dengan pendekatan pendidikan nonformal, mereka sudah banyak yang belajar keaksaraan dasar. Bahkan ada juga yang mengikuti pendidikan kesetaraan seperti paket A, B dan C di PKBM tetangga kampung mereka. Bagi mereka yang ingin belajar, saya kira pemerintah harus memfasilitasinya,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi memaparkan, pendidikan nonformal bisa diinisiasi oleh lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. “Menurut Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, satuan pendidikan PNF itu tidak hanya pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau lembaga kursus dan pelatihan (LKP) saja, bahkan majelis taklim yang ada di berbagai pelosok desa pun bisa menjadi satuan pendidikan. Ini yang harus diaktivasi oleh komunitas masyarakat,” jelasnya.
“Di Banten, majelis taklim itu mencapai ribuan jumlahnya. Saya kira jika pihak-pihak terkait membuka layanan pendidikan nonformal, maka akan meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Banten yang nantinya akan berimbas pada kualitas sumber daya manusia. Inilah yang akan terus kita kembangkan,” ungkapnya.
Dijelaskan Engkos, salah satu program pendidikan nonformal yang sudah dilaksanakan di antaranya adalah program penuntasan tuna aksara melalui pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis pendidikan nonformal. “Kami mengharapkan kontribusi dari sektor pendidikan terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti kursus tata rias pengantin, kursus menjahit, perbengkelan, reparasi HP, cara membuat bakso ikan, dendeng japuh, ikan asin jambal roti, dan sebagainya,” paparnya.
Badan Akreditasi PAUD PNF
Sekarang ini tercatat lebih dari 6.000 lembaga satuan PNF-PAUD di Provinsi Banten. Hingga saat ini baru sekira 548 lembaga yang terakreditasi. Kedatangan Yessy Gusman sebagai perwakilan Badan Akreditasi Nasional (BAN) PNF pada akhir bulan April ke Provinsi Banten dan langsung bertemu dengan Gubernur Banten Rano Karno merupakan salah satu dukungan agar Badan Akreditasi Provinsi (BAP) PNF segera terwujud. “Kehadiran saya ke Banten, ingin menjelaskan kepada Gubernur Banten mengenai pentingnya BAP–PNF segera terwujud karena mulai tahun ini yang memiliki wewenang menyelenggarakan akreditasi di daerah adalah BAN pusat dan dibantu pelaksanaanya oleh BAP-PNF,” ucap Yessy Gusman yang pernah bermain peran bersama Rano Karno pada dekade 80-an.
Kehadiran BAN pusat disambut baik oleh Gubernur dan memastikan bahwa BAP segera terbentuk. “Justru kehadiran BAP ini sangat pentng. Satuan pendidikan nonformal tidak hanya mengejar kuantitas, tapi juga menjaga kualitas sehingga saya berharap dalam waktu tiga tahun, semua lembaga nonformal di Banten sudah harus terakreditasi dan bahkan harus ada yang tersertifikasi ISO ” ungkap Rano. (ADVERTORIAL/Dinas Pendidikan Provinsi Banten)
