SERANG – Sebagai ibukota Provinsi Banten, Kota Serang memerlukan rumah sakit yang dikelola sendiri oleh Pemkot Serang. Walaupun saat ini sedikitnya sudah ada enam rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kota Serang 652 ribu jiwa, setidaknya harus ada 652 tempat tidur di rumah sakit yang tersedia.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, rasio ideal daya tampung rumah sakit adalah 1.000 penduduk: 1 tempat tidur. Menurut Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, jumlah tempat tidur yang ada di enam rumah sakit yang ada di Kota Serang belum ideal sehingga masih dibutuhkan rumah sakit lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Serang.
Walikota Serang Tb Haerul Jaman mengatakan, alasan utama pembangunan RSUD Kota Serang adalah kebutuhan masyarakat. “Selama ini banyak yang antre,” ujar Jaman, Selasa (23/8).
Selain itu, membangun RSUD Kota Serang juga merupakan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Serang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang. Untuk itu, sebelum masa jabatan keduanya berakhir 2018 nanti, target RPJMD itu dapat tercapai.
Pembangunan RSUD Kota Serang akan dilakukan secara bertahap. Tahun ini, feasibility study (stuudi kelayakan) dan detail engineering design (DED) untuk pembangunan rumah sakit itu akan dibuat. Sementara, tahun depan, rencananya, Pemkot Serang menggulirkan anggaran Rp50 miliar untuk pembangunan termasuk alat kesehatannya.
“Dengan anggaran Rp50 miliar itu, kami akan bangun sesuai dengan dana yang ada. Tahun berikutnya akan dilanjutkan kembali,” terangnya. Namun, ia menargetkan RSUD Kota Serang itu mulai operasional pada 2018 nanti. “Walaupun pembangunannya bertahap, mudah-mudahan apabila tidak ada kendala, RSUD itu bisa mulai beroperasi tahun 2018,” ujar Jaman.
Pembangunan RSUD akan dilakukan di atas lahan seluas 1,9 hektare di Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocokjaya. Lokasi itu sengaja dipilih untuk penyebaran pembangunan. “Kalau di pusat kota semua nanti macet,” tuturnya.
Selain menyiapkan infrastruktur, personel untuk RSUD juga sedang disiapkan. Untuk rumah sakit tipe C, setidaknya dibutuhkan empat dokter spesialis, yakni bedah, anak, kebidanan, dan penyakit dalam. Walikota juga pernah mengusulkan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi RSUD Kota Serang pada 2013 lalu, tapi ditunda karena DPRD Kota Serang menilai harus ada fisiknya terlebih dahulu.
Plt Kepala Dinkes Kota Serang Toyalis mengatakan, dengan bakal dibangunnya RSUD maka raperda yang sempat ditunda itu akan kembali diusulkan. Selain menyiapkan raperda, pada APBD perubahan tahun ini Dinkes juga akan membuat feasibility study untuk pembangunan RSUD tersebut termasuk UKL/UPL.
Kata dia, Dinkes juga sudah menyampaikan surat permohonan penetapan lahan RSUD kepada Walikota Serang. “Apabila penetapan sudah ada, kami akan langsung buat FS (feasibility study),” tuturnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Serang Tb Ridwan Akhmad mendukung dan mendorong pembangunan RSUD Kota Serang. Apalagi, hal itu merupakan program unggul dalam RPJMD. Sebagai ibukota Provinsi Banten, infrastruktur kesehatan harus mendukung. Terlebih, pertumbuhan penduduk di Kota Serang cukup pesat sehingga rumah sakit yang tersedia saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi, keluhan terkait daya tampung RSUD dr Drajat Prawiranegara sering kali tersampaikan melalui reses.
Diakui, saat ini sistem BPJS masih terkendala. Tahun ini, tidak kurang dari 40 ribu warga Kota Serang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari APBD Kota Serang. Namun, masih ada saja, warga kurang mampu yang tidak mendapat bantuan. “Apabila Kota Serang punya rumah sakit sendiri, kita bisa berikan pelayanan dengan cukup menggunakan SKTM (surat keterangan tidak mampu) seperti yang dilakukan Pemprov Banten. Itu untuk meng-cover masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai PBI,” terangnya.
Untuk itu, menurut Ridwan, tidak ada alasan bagi Pemkot untuk menunda pembangunan RSUD. Apalagi, rencananya rumah sakit itu akan dibangun tipe C. (Rostina/Radar Banten)
