PICUNG – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sanjoyo Eko mengatakan, sesuai harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Nawacita dalam setiap tahun, dana desa (DD) akan selalu ditambah. Tahun 2016 sebesar Rp48,8 triliun, menjadi Rp88 triliun pada 2017, kemudian Rp100 triliun di pada 2018, dan sebesar Rp111 triliun di pada 2019. “Penambahan anggaran untuk pembangunan desa tak lain merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar pembangunan bisa dilakukan merata mulai dari desa tertinggal,” kata Eko di acara peletakan batu pertama pembangunan jembatan gantung Arulita di Desa Kadubera, Kecamatan Picung, Senin (12/9).
Ia mengatakan, DD sepenuhnya untuk pembangunan desa yang tersebar di 74.754 desa di Indonesia. “Dari anggaran ini, sekian ribu desa infrastruktur jalan lingkungannya sudah bagus. Bahkan, sudah ada yang membentuk badan usaha milik desa (BUMDes). Makanya, saya harap ke depan DD harus digunakan ke arah pemberdayaan seperti BUMDes atau koperasi untuk mengatur potensi hasil bumi masyarakat pedesaan,” katanya.
Meski begitu, Eko enggan menerangkan hasil evaluasi penggunaan DD sebelumnya, hingga dilakukan penambahan nilai anggaran tersebut. Ia mengatakan, penggunaan DD yang dilakukan kepala desa cukup bagus. “Saya kira penggunaan dana desa cukup bagus, apalagi kalau bupatinya proaktif. Pembangunan di desa tertinggal bisa cepat,” paparnya.
Sementara itu, Bupati Irna Narulita yang hadir di acara itu memastikan, penggunaan dana desa sesuai aturan. Itu sebagaimana hasil pengawasan yang ketat dari Pemkab melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) dan Inspektorat. “Tahun 2016 ini, pendampingan sudah dilakukan terhadap pengguna DD dan pendampingan akan terus dilakukan hingga kepala desa juga terarah. Pendampingan dan pengawasan kami lakukan sampai tingkat kecamatan khususnya kepada desa yang melakukan pembangunan,” katanya.(Herman/Radar Banten)
