SERANG – Pemprov Banten masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Perda tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 senilai Rp10,7 triliun. Kendati masih bisa mengalami perubahan, tetapi Pemprov dan DPRD Banten optimistis hasil evaluasi Kemendagri tidak banyak perubahan.
“Sampai saat ini kami masih menunggu hasil evaluasi, sesuai ketentuan maksimal 14 hari kerja, ya mudah-mudahan minggu depan sudah keluar dan segera bisa running di awal tahun,” kata Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah kepada wartawan usai mengikuti rapat forum pimpinan daerah di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Rabu (14/12).
Menurut Asep, apa pun hasil evaluasi Kemendagri, nanti akan kembali dibahas Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengambil langkah selanjutnya. “Kami berharap tidak banyak yang berubah sehingga bisa langsung disepakati untuk diluncurkan di Januari 2017,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga sudah menekankan kepada eksekutif mengenai kegiatan-kegiatan konstruksi yang notabene membutuhkan waktu cukup lama. Oleh karenanya, ia meminta kepada SKPD terkait untuk segera mempersiapkan pelelangan. “Proyek-proyek yang butuh waktu lama sudah harus mulai dari sekarang disusun RUP-nya, supaya awal tahun sudah bisa running dan tidak ada lagi gagal lelang atau keterlambatan dari SKPD,” jelasnya.
Sementara terkait penambahan anggaran di sebelas SKPD, Asep mengaku hal tersebut bagian dari dinamika penyusunan APBD. Menurutnya, penambahan anggaran merupakan aspirasi masyarakat. “Bisa saja ada kebutuhan anggaran dari komisi yang belum terkomodasi, kita kan banyak terjun ke masyarakat menyerap aspirasi dari sisi pengawasan. Seharusnya SKPD memahami itu, dan dalam proses ini kan (eksekutif) tidak bisa berdiri sendiri dalam memutuskan, emangnya kita di Dewan hanya tukang ngetok palu,” ungkapnya.
Sekda Banten Ranta Suharta mengatakan, pertengahan Desember ini hasil evaluasi Kemendagri sudah selesai, sebab Perda APBD 2017 disahkan DPRD Banten 8 Desember lalu. “Sekarang masih dievaluasi, awal pekan depan sudah turun,” ucapnya.
Meski masih menunggu hasil evaluasi, Ranta mengaku sudah melakukan berbagai persiapan seperti penyusunan rencana umum pengadaan (RUP). “Semoga tidak banyak yang dievaluasi Kemendagri,” harapanya.
Sebelumnya, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi pembangunan (Ekbang) Mahdani mengatakan, APBD 2017 pihaknya tidak ingin ada lagi alasan keterlambatan SKPD dalam hal proses lelang di unit layanan pengadaan (ULP). Sebab, SKPD sudah harus mulai menyusun rancangan umum pengadaan (RUP) pada 15 Desember mendatang. “Sudah menyusun RUP untuk 2017. Kami akan langsung lakukan lelang untuk kegiatan-kegiatan yang sangat penting dan prioritas,” katanya.
Sebelum disahkan menjadi APBD 2017, postur APBD sempat berubah karena adanya usulan melalui nota komisi. APBD 2017 akhirnya disahkan sebesar Rp10,721 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp6,892 triliun dan belanja langsung sebesar Rp3,829 triliun.
Ketua Banggar DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, evaluasi Kemendagri sebenarnya bisa lebih cepat dari 14 hari. “Namun, karena penetapan APBD 2017 mengalami keterlambatan, ya kita tunggu saja hasil dari Kemendagri pekan depan. Kami optimis tidak banyak perubahan,” ungkapnya. (Deni S/Radar Banten)
