SERANG – 39 perusahaan di Provinsi Banten mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada tahun 2017 mendatang. Perusahaan yang mengajukan penangguhan tersebut karena merasa tidak mampu membayar karyawan sesuai ketetapan UMK yang telah ditetapkan oleh Pemprov Banten.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Al Hamidi mengatakan, 39 perusahaan tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten.

“Setelah pengajuan, selanjutnya kita lihat dulu nanti, apakah benar tidak mampu atau seperti apa, jika benar tidak mampu makan akan kita izinkan,” ujar Al Hamidi kepada awak media, Senin (19/12).

Al Hamidi berharap perusahaan yang tidak mampu untuk juga ikut mengajuka penangguhan UMK, karena jika tidak, perusahaan tersebut akan dianggap mampu untuk membayar karyawan sesuai ketatapan UMK 2017.

“Kita berharap perusahaan mengajukan jika tidak mampu, dari pada tidak mengajukan tapi tidak memberikan sesuai ketentuan. Kita minta perusahaan taat aturan, akan kita awasi nanti,” pungkasnya. (Bayu)