CILEGON – Komisioner KPU Banten Syaiful Bahri mempertanyakan kinerja Relawan Demokrasi di Banten. Ia meminta tugas pokok yang telah disepakati oleh Relawan Demokrasi dijalankan dengan baik di sisa waktu hingga pemungutan suara Pilgub Banten, 15 Februari 2017.
“Tugas pokok Relawan Demokrasi menjembatani penyelenggara, terutama komisioner, untuk menginformasikan pemilu, peningkatan partisipasi sampai ke masyarakat paling bawah. Itu pertanggung jawabannya,” ujar Saiful, usai menghadiri acara refleksi akhir tahun 2016 dalam rangka tahapan Pilgub Banten 2017, di Kota Cilegon, Jumat (30/12).
Syaiful menilai, kurang optimalnya infomasi yang diterima kepada awak media dari Humas KPU, terkait tahapan pilkada idealnya Relawan Demokrasi yang menjawab. “Karena mereka juga dapat honor dari rakyat, walaupun kecil. Tapi maksud saya harus fair dong. Kenapa dulu mau jadi Relawan Demokrasi,” katanya.
Saiful menjelaskan, di setiap kabupaten dan kota Relawan Demokrasi sebanyak lima orang. Sedangkan untuk di provinsi ada delapan orang. Dengan honor yang diterima per bulan Rp 750 ribu, ia berharap kepada penyelenggara pilkada agar kinerjanya tidak berpaku pada pagu anggaran yang terima.
“Saya hanya ingin memberi catatan di akhir tahun ini agar tugas pokok di akhir masa jabatannya ini dijalankan dengan baik agar mereka turun gunung dan menyapa publik sebagaimana komitmen terdahulu. Mereka sudah mulai aktif sejak penetapan calon hingga selesai saat pemungutan suara,” ucapnya. (Riko)
