MERAK – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon menghentikan penarikan retribusi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang masuk ke Terminal Terpadu Merak (TTM), Kota Cilegon. Penghentian penarikan retribusi itu telah dilakukan terhitung sejak 1 Januari 2017 lalu.
Kepala Terminal Terpadu Merak (TTM) pada Dishub Cilegon Robby Hidayat mengatakan, seluruh bus AKAP yang masuk ke TTM tidak lagi dipungut retribusi. Sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Perhubungan Darat (Hubdar) tentang penghentian retribusi. Padahal, sedikitnya ada 250 bus AKAP yang setiap harinya masuk ke terminal merak. “Sudah tiga hari ini AKAP tidak dipungut retribusi,” ungkap Robi, melalui telepone selular, Selasa (3/1).
Selain penghentian penarikan retribusi bus Akap, sambung Roby, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TTM juga telah dihapus. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 per 1 Januari 2017 di mana kewenangan operasional terminal diambil alih oleh Kementrian Perhubungan.
“Untuk peralihan ini kita masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Robby mengungkapkan, kedepannya dengan pengambilalihan kewenangan ini membuat Terminal Merak tidak lagi di bawah Pemkot Cilegon maupun Provinsi Banten. Sehingga, saat ini operasional dari Terminal Merak tidak lagi dianggarkan Pemkot. “Memang rencananya awal tahun ini Terminal Merak sudah diambali alih pusat. Tapi sampai sekarang kita belum ada keputusan,” ucapnya.
Untuk saat ini, lanjut Robby, terminal Merak hanya memungut sewa lahan dan retribusi angkutan kota (angkot). Dengan adanya penyetopan retribusi AKAP itu, maka pemkot Cilegon kehilangan pendapatan sekitar Rp 2,5 juta perhari. “Kalau per busnya Rp 10 ribu dikali 250 bus ya sekitar Rp 2,5 juta perharinya,” katanya. (Riko)
