SERANG – Sebanyak 257 kepala keluarga (KK) di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang hidup menghawatirkan dengan tinggal di rumah tidak layak huni. Hal tersebut diungkapkan oleh lurah Banten Tb Harun kepada awak media, Selasa (3/1).
Menurutnya, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merekomendasikan kepada aparat Kecamatan dan Pemkot Serang namun, tidak pernah ditanggapi. Dari 257 itu, kata Harun, tersebar di semua lingkungan di Kelurahan Banten dengan jumlah paling dominan di Tanggul Indah.
“Kami kan selalu menyampaikan di Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kota bahkan Provinsi, hasilnya sama saja, bahkan karena tidak ditanggapi jumlah warga miskin di sini justru semakin banyak,” tuturnya.
Ia menegaskan, dari jumlah 15 ribu warga kelurahan Banten hanya 30 persen yang mendapatkan bantuan. Padahal Pemkot sudah mengetahui jika daerah Banten tersebut paling rawan kalau membicarakan soal daerah yang kumuh, miskin dan tidak laik huni.
Terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Dinas Sosial Kota Serang Agus M. Arif mengatakan, jika memang ditemukan warga yang memiliki rumah tidak laik huni maka segera laporkan ke Dinsos Kota Serang. Itu dilakukan agar segera disikapi olehnya dengan langsung diusulkan. Namun, dia mengimbau kepada semua Lurah di Kota Serang agar memperhatikan kriteria penerima RTLH tersebut seperti memiiki surat tanah dan tidak dibangun di dekat perairan.
“Kalau ingin dibantu rumah tersebut keadaannya memang benar benar tidak laik huni, bantuan sosial kemiskinan juga bukan hanya di Dinsos tetapi ada di SKPD lain di Kota Serang sehingga warga juga harus memaksimalkan di SKPD terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Provinsi Banten, Ino S Rawita mengatakan, mulai tahun 2017 Pemprov Banten membentuk Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang fokus menangani masyarakat miskin.
“Kedepan, masyarakat miskin yang ada di pesisir dan yang ada di daerah terpencil ditangani secara terpisah, Insyallah nanti ke garap semuanya, makannya kalau ditemukan tolong disampaikan ke kami langsung, penggarapan itu juga termasuk pembenahan rumahnya, jambannya, semuanya di tindak lanjuti karena pembagiannya sudah diatur secara jelas,” katanya.
Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia menanggapi banyaknya warga yang hidup dibawah rata-rata bagi daerah yang berada di Pesisir pantai dan daerah terpencil sehingga tahun ini akan cepat ditindaklanjuti.
“Program Dinsos dalam mengurangi angka kemiskinan dilakukan secara bertahap karena saat ini Pemprov akan fokus di 27 desa yang masuk kategori hidup di bawah garis kemiskinan, setelah 27 desa itu mengalami perkembangan baru ke yang lain,” ucapnya.
Ia mengungkapkan program tersebut bukan anggaran dari Dinsos melainkan Bantuan dana hibah dan bantuan sosial khusus dari Pemprov Banten. Ia mengaku selama ini, pihaknya terkendala data yang dilaporkan dari pihak Dinsos Kota dan Kelurahan karena sering tidak lengkap datanya tersebut. (Adef)
