SERANG – Sekda Banten Ranta Soeharta selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten angkat bicara terkait evaluasi Kementrian Dalam Negeri terhadap sejumlah usulan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun anggaran 2017, salah satu usulan yang dievaluasi dan berpotensi dicoret yaitu penambahan modal untuk Bank Banten sebesar Rp 100 miliar.

Kepada sejumlah awak media hari ini, Ranta mengaku akan segera membicarakan evaluasi tersebut dengan seluruh unsur TAPD dan DPRD Provinsi Banten. Ranta pun menegaskan bahwa itu tidak dicoret. “Tidak dicoret, hanya dievaluasi. Dievaluasi itu kan haknya mendagri. Nanti uangnya buat apa, ya untuk penyesuaian. Kalau evaluasi mendagri ini untuk kebutuhan yang lain, itu hak mendagri,” ujarnya di gedung DPRD Provinsi Banten, Selasa (3/1).

Ranta pun membantah jika evaluasi tersebut buntut dari lemahnya TAPD dalam menyusun anggaran dan tidak adanya sinkronisasi dengan DPRD Banten. Menurutnya, postur APBD Banten 2017 sudah bagus, bahkan nilainya bertambah dari Rp 9,3 triliun pada 2016, menjadi Rp 10,7 triliun. “Hanya memang ada penambahan beban belanja pegawai di belanja langsung, karena adanya penambahan 5 ribu pegawai dari kabupaten/kota terkait pelimpahan kewenangan kabupaten kota ke provinsi,” ujarnya.

Seperti diketahui, kemendagri telah selesai mengevaluasi APBD Banten 2017, Jumat (30/12). Dari hasil evaluasi tersebut, mendagri mencoret alokasi anggaran Rp 100 miliar untuk tambahan modal ke Bank Banten yang masuk pada APBD Banten 2017.”Alokasi Bank Banten dinyatakan tidak boleh, dilarang untuk dilaksanakan. Sedangkan alokasi bantuan sosial untuk jamsosratu yang sudah kurangi, mendagri meminta untuk ditambah lagi. Saat pembahasan anggaran oleh DPRD, bantuan sosial itu dikurangi Rp 60 miliar. Tapi setelah dievaluasi mendagri, itu harus dikembalikan lagi ke angka Rp 120 miliar, seperti tahun 2016,” ungkap Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina.

Mendagri menilai tambahan anggaran ke Bank Banten tidak perlu lagi karena dari penyertaan modal sampai tahun anggaran 2016, posisi saham pemprov di Bank Banten sudah 51 persen, alias saham mayoritas.

“Karena sudah saham mayoritas, maka hanya perlu pembinaan dan penyehatan manajemen dulu, tidak perlu lagi ditambah alokasi anggarannya. Sedianya dengan ditambah Rp 100 miliar, posisi saham untuk Bank Banten berada di 60 persen. Awalnya mau diberi Rp 20 miliar, tetapi saat evaluasi, yang pertama ditanya menteri adalah itu (posisi kepemilikan saham-red). Setelah dijelaskan, kemudian beliau menyatakan agar dinolkan kembali, dialihkan untuk alokasi lain seperti kesehatan yang masih belum memadai,” jelas Hudaya.

Seperti diketahui, belanja daerah APBD Banten 2017 mencapai Rp 10,721 triliun, yang terdiri dari belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp 6,892 triliun, dan belanja langsung (BL) sebesar Rp 3,829 triliun. Untuk pendapatan daerah ditargetkan Rp 9,790 triliun dengan komposisi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5,666 triliun, dan dana perimbangan Rp 4,118 triliun. APBD 2017 mengalami devisit sebesar Rp 930,779 miliiar, namun devisit tersebut akan ditutup dari pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa tahun 2016 sebesar Rp 1,030 triliun. (Bayu)