KPK diminta turun langsung terkait munculnya dugaan pelanggaran hukum yang ditudingkan ke mantan Walikota Tangerang Wahidin Halim (WH) terkait status lahan Pasar Babakan. Langkah ini salah satu cara ideal, agar polemik yang muncul lebih jelas dan tak lagi menjadi isu yang terus muncul ke permukaan tanpa ada penyelesaian.
Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Solihin. “Ya seharusnya juga KPK turun langsung menangani kasus yang muncul. Sehingga masalahnya menjadi terang benderang,” katanya kepada Radar Banten di gedung DPRD Kota Tangerang, kemarin.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini menegaskan, keberadaan status lahan Pasar Babakan jangan hanya dijadikan isu yang kental dengan nuansa politik. Sehingga tidak menyudutkan nama seseorang. ”Cobalah turun. Siapa saja yang terlibat panggil. Jadi masyarakat juga mendapatkan titik terang,” imbuh Solihin.
Kepada Radar Banten, Solihin mengaku mengetahui bahwa status lahan Pasar Babakan hingga detik ini tidak jelas. Bahkan ia mengatakan ilegal. Oleh karena itu, harus dijelaskan soal itu.
Apakah pemanfaatan lahan pasar merupakah hibah, dikontrak atau disewakan Kemenkumham. Dirinya juga meminta PD Pasar Kota Tangerang selaku regulator pemerintah bisa memfasilitasi masalahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi belum berani menjelaskan secara gamblang bagaimana sebenarnya status lahan Pasar Babakan. Dirinya malah mengarahkan wartawan koran ini menanyakan ke bagian aset Pemerintah Kota Tangerang. “Ibu takut salah ngomong,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga belum mendengar adanya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengadukan WH ke kantor KPK kemarin. Namun, dirinya berharap agar kasusnya mengikuti proses hukum.
DPRD Kota Tangerang juga belum ada rencana pemanggilan terhadap WH dan lainnya yang diduga terlibat soal pasar Babakan. Itu karena harus menunggu laporan dari masyarakat.
Sementara diketahui, kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Pasar Babakan ini sedang ditangani oleh Kejari Kota Tangerang. Sejak 15 November 2016, Kejari mulai menyelidiki dugaan korupsi atas pemanfaatan tanah milik Kemenkumham tersebut oleh PT Pancakarya Griyatama.
Terlebih, pihak pengelola pasar, tidak memiliki izin baik dari Kemenkumham maupun Kementerian Keuangan selaku pengelola barang milik negara (BMN).
Pihak Kejari menyatakan jika keberadaan pasar tersebut diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menggantikan PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Kasi Pidsus Kejari Kota Tangerang Tengku Firdaus memastikan telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Bahkan, dalam waktu dekat ini akan gelar perkara atas kasus tersebut. “Progresnya terus jalan. Bulan depan sudah gelar perkara,” kata Tengku Firdaus, kemarin.
Menurutnya, setelah gelar perkara ini, pihaknya akan meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Namun begitu, pihaknya belum bisa memastikan apakah setelah gelar perkara, pihaknya segera menetapkan tersangka dalam waktu dekat ini. “Karena untuk menetapkan tersangka ini mesti ada alat bukti dulu, minimal dua alat bukti,” imbuhnya.
Sayangnya, Direktur PT Pancakarya Griyatama Yogi Yogaswara, hingga kini belum mau memberikan komentar seputar kasus hukum terkait pengelolan Pasar Babakan. Termasuk laporan Almakota ke KPK.
Meski nomor ponselnya dalam keadaan aktif, tetapi Yogi enggan merespons panggilan telepon dari wartawan koran ini. Pesan singkat yang dikirim wartawan pun tak kunjung dibalas. (Hendra/Radar Banten)
