SERANG – Sampai pertengahan Mei ini, dana insentif guru honorer kategori dua (K-2) dan staf honorer di bagian tata usaha (TU) sekolah di Kabupaten Serang belum bisa dicairkan. Bupati Ratu Tatu Chasanah belum menandatangani surat keputusan (SK)-nya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Serang memastikan bahwa dana insentif untuk para guru dan staf TU berstatus honorer itu bisa dicairkan pada April lalu. Dana bantuan dari APBD Kabupaten Serang senilai Rp7 miliar itu untuk 691 guru honorer SD, 122 guru honorer SMP, dan 154 honorer di bagian TU sekolah. Setiap guru honorer mendapatkan insentif Rp700 ribu per bulan, sedangkan staf honorer di bagian TU sekolah Rp350 ribu per bulan.
Anggota Komisi II Mohamad Dana membenarkan jika SK Bupati menjadi kendala pencairan dana insentif guru honorer dan staf honorer TU sekolah. “SK sudah ada, tinggal tanda tangan saja. Kalau cair, insentif yang diberikan kepada honorer, terhitung dari Januari. Mau enggak mau, sebelum hari raya (Idul Fitri-red) harus keluar (dicairkan-red),” tegas politikus PKS itu di ruang Komisi II, Kamis (18/5).
Dana mengaku sudah menanyakan proses penandatanganan SK Bupati tentang pencairan dana insentif tersebut. Namun, pihaknya belum mendapatkan jawaban dari Tatu. “Kalau berbicara enggak mau ditanda tangan, enggak mungkin. Itu kan program Bupati,” tandasnya.
Pencairan dana insentif ini, jelas Dana, terkendala sejak perencanaan pembuatan peraturan Bupati. Pemkab harus berkonsultasi dengan banyak pihak, salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebab, Pemkab semula akan mengalokasikan dana bantuan operasional siswa daerah (bosda) untuk insentif guru honorer dan staf TU honorer. Namun, BPK melarangnya karena pemerintah pusat juga mengucurkan dana BOS.
“Di pusat kan sudah ada BOS, jadi anggaran insentif ini kita ubah menjadi TPP (tambahan penghasilan pegawai-red) di Dinas Pendidikan (menyebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan-red). Pembahasan itu menghabiskan waktu sebulan karena perlu kajian,” terang Dana. “Persoalan pemberian insentif ini jangan dianggap gampang, apalagi kaitan masalah keuangan lagi jadi sorotan,” sambungnya.
Sekretaris Dindikbud Kabupaten Serang Sarjudin membenarkan jika dana insentif untuk guru honorer dan staf TU honorer belum bisa dicairkan akibat Bupati Tatu belum menandatangani SK-nya. “Yang nanyain honorer banyak, tapi gimana, SK belum turun. Saya belum terima SK penetapan ke Dindikbud. Saya sudah tanya ke Bagian Hukum. Katanya, (SK-red) sudah di Ibu Bupati,” ujarnya melalui sambungan telepon seluler.
Yang jelas, kata Sarjudin, pencairan dana insentif itu sudah memiliki payung hukum. “Kalau enggak (ada SK Bupati-red), jadi temuan. Kalau turun SK minggu besok, dicairkannya per triwulan atau tiga bulan dulu, dari Januari sampai Maret. Nanti, Lebaran dicairkan lagi. Anggaran sih siap,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Ratu Tatu Chasanah yang dikonfirmasi semalam mengaku sudah menandatangani SK untuk insentif honorer tersebut. “SK sudah saya tandatangani. Silakan dicek ke bagian hukum,” tegasnya. (Nizar S/Radar Banten)
