SERANG – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pendaftaran calon legislatif (caleg) untuk Pileg 2019 nanti. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh caleg tersebut adalah sikap antikorupsi dan anti-intoleransi.
Ketua Bidang Internal dan Luar Negeri DPP PSI Isyana Bagoes Oka mengatakan, syarat itu diberikan agar angka korupsi di Indonesia dapat ditekan. “Kami ingin berbuat berbeda untuk memperbarui dunia politik sehingga tidak lagi dianggap sebagai hal yang kotor,” ujar Isyana didampingi Ketua DPW PSI Banten Budi Hartono saat konferensi pers di bace camp DPW PSI Banten, Jumat (29/9).
Isyana mengatakan, saat ini, ada 500 pendaftar caleg secara online. Jumlah itu belum ditambah dari pendaftar yang datang langsung ke base camp PSI se-Indonesia. Salah satu pendaftar caleg di PSI adalah vokalis grup Band Nidji, Giring.
Selain mensyaratkan agar pendaftar membuat tulisan satu halaman dengan memilih tema ‘Bagaimana Melawan Praktik Korupsi di Indonesia’ atau ‘Bagaimana Melawan Intoleransi di Indonesia’, mantan jurnalis di salah satu televisi swasta nasional itu mengatakan, PSI juga menggandeng juri independen untuk menjaring bakal caleg dari PSI.
“DPP menggandeng tujuh juri dari tokoh nasional. Salah satunya adalah Mahfud MD,” terangnya.
Kata dia, melalui juri independen itulah akan didapat bakal caleg yang berkualitas. Lantaran selain tulisan, para pendaftar akan di-interview oleh para juri.
Ibu satu anak itu mengatakan, keinginan untuk mencari caleg yang antikorupsi dan anti-intoleransi itu sesuai dengan identitas PSI, yakni kebajikan dan keragaman. Meskipun menggandeng juri independen, tapi PSI tidak memungut biaya pendaftaran, bahkan tidak ada batasan usia kepada pendaftar caleg.
Ketua DPW PSI Banten Budi Hartono mengatakan, pihaknya sudah membuka pendaftaran sejak 27 Agustus sampai 27 Oktober nanti. Pendaftaran dapat dilakukan online atau datang langsung ke base camp DPW PSI Banten.
Sama halnya dengan DPP, pihaknya juga menyiapkan juri untuk menjaring bakal caleg untuk DPRD Banten dan DPRD kabupaten/kota di Banten. Juri-juri yang digandeng adalah akademisi Unsera DR Abdul Malik, penulis dan komunikolog politik Atih Ardiansyah, serta Bendahara DPW PSI Banten Yuni Aryani.
“Kami membuka seluas-luasnya pendaftaran bagi caleg melalui tahapan-tahapan sesuai dengan pedoman yang ada di PSI,” ujarnya.
Salah satu juri, DR Abdul Malik mengatakan, apa pun yang diikhtiarkan oleh PSI untuk mendapatkan anggota Dewan yang tidak korupsi dan anti-intoleransi, penting untuk diapresiasi.
“Ini juga butuh adanya daya dukung dari masyarakat. Upaya yang baik harus disambut baik juga,” tutur Malik. Keiikutsertaannya sebagai juri sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. (Rostinah/RBG)
