TIGARAKSA – Pilkada Kabupaten Tangerang tak akan diikuti calon dari jalur independen (perseorangan-red). Kepastian itu didapat, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang menyatakan tiga pasangan calon independen tak memenuhi persyaratan.
Anggota KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Ali Zaenal Abidin memastikan tak ada pasangan calon yang memenuhi persyaratan dukungan sebanyak 131.449 dukungan KTP yang tersebar di 15 kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan KPU.
”Ketiga pasangan calon independen bupati dan wakil bupati periode 2018-2023 semuanya tak lolos,” katanya, Minggu (3/12).
Dijelaskan Zaenal, pasangan Subambang Hadi Purwoko-Iceu Tresna Dwi hanya membawa syarat dukungan 1.338 yang tersebar di 26 kecamatan. Lalu, jumlah fotokopi KTP atau surat keterangan (Suket) nihil.
Sedangkan pasangan Ahmad-Bambang Hadiprayitno menyerahkan jumlah dukungan 3.328 orang. Rinciannya dengan fotokopi KTP atau suket mencapai 3.387 lembar tersebar di 12 kecamatan. Terakhir pasangan H. Imaduddin dan H. Eri AM Adustury tidak datang saat penyerahan dokumen syarat dukungan minimal.
”Hasil pemeriksaan tim, syarat dukungan tak mencukupi. Tak ada satupun pasangan calon idependen bisa melengkapi berkas tersebut,” katanya.
Setelah ditutupnya pasangan calon idependen, kini pihaknya berkonsentrasi untuk pendaftaran calon melalui jalur partai politik yang akan dibuka pada tanggal 8-10 Januari 2018 mendatang.
Pengamat Politik Zaki Mubarok mengatakan, syarat dukungan calon independen memang berat. Terutama terkait jumlah minimal kartu tanda penduduk (KTP) yang perlu dikumpulkan sebagai persyaratan dukungan.
”Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Akademisi telah mengajukan usulan supaya persyaratan diperingan, terutama jumlah minimal. KTP yang terkumpul dikurangi,” ucap akademisi UIN Syarief Hidayatullah tersebut.
Zaki menilai pengurangan jumlah tersebut, untuk membantu para calon idependen maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). ”Kalau jumlahnya terlalu besar, akibatnya menyulitkan calon idependen. Seharusnya dikurangi agar memberi kesempatan untuk maju,” sebutnya.
”Apalagi untuk melalui jalur partai politik biaya ekonomi dan politiknya sangat mahal,” tambahnya. (Wahyu/RBG)
