SERANG – Rencana pemerintah membangun proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal di Gunung Prakasak, Kampung Wangun, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, disebut memiliki nilai investasi yang cukup mahal. Hal ini mengakibatkan investor perlu menggelontorkan dana yang sangat besar untuk proyek pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina menjelaskan, investor biasanya tidak terlalu berminat berinvestasi jika tidak memberikan keuntungan yang besar bagi usahanya. Terlebih, proyek geothermal digagas pemerintah untuk membangun kebutuhan penyediaan listrik di seluruh wilayah di Indonesia. “Kecuali memang fokusnya untuk bahan baku industri, bisa saja mereka (investor-red) jadi tertarik. Makanya agak kesulitan, di kita mah enggak ada yang berani investornya,” kata Hudaya saat ditemui wartawan di Masjid Albantani, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (2/3).
Meskipun tidak menyebutkan berapa dana yang dibutuhkan untuk investasi geothermal, tapi Hudaya meyakini jika investor akan lebih tertarik berinvestasi dalam proyek pemerintah berupa pembangunan pembangkit listrik dari tenaga bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam atau minyak bumi. “Karena memang itu pembangunannya jelas, contohnya PLTU,” terangnya.
Selain mahalnya nilai investasi, Hudaya juga mengakui faktor adanya penolakan dari masyarakat menjadi tantangan bagi investor untuk ikut berinvestasi dengan pemerintah membangun proyek geothermal. “Faktor itu enggak bisa diabaikan begitu saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi mengklaim bahwa proyek geothermal di Gunung Prakasak, Kampung Wangun, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, memiliki teknologi yang ramah terhadap lingkungan.
Sebab, kata Eko, meskipun sama-sama bersumber dari energi uap untuk kebutuhan pembangkit listrik, tapi proyek geothermal berbeda dengan contoh proyek pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan pokoknya. Menurutnya, batu bara memiliki risiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan di sekitar proyek. “Kalau panas bumi, jauh sekali bedanya dengan batu bara. Batu bara kan dampaknya polusi jadi tercemar. Nah panas bumi itu enggak, dia jauh lebih ramah, lingkungannya juga tetap terjaga,” kata Eko kepada Radar Banten, Selasa (27/2).
Ia juga meyakini proyek pembangunan geothermal bisa menjadi andalan untuk penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten. Selain bisa berfungsi sebagai tenaga pembangkit listrik, proyek geothermal juga dapat dimanfaatkan untuk lokasi pariwisata. “Sudah ada contohnya di PLTP Kamojang, Garut. Ini kan tentu bisa menghasilkan PAD juga kalau dikelola dengan efektif,” ujarnya.
Diketahui, pembangunan proyek geothermal di Kecamatan Padarincang memakan lahan hingga tiga hektare. Gunung Prakasak dipilih untuk membangun lokasi pengeboran sumur (wellpad) proyek geothermal dengan kedalaman antara 1.500 hingga 2.000 meter sesuai dengan izin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3224 K/30/MEM/2015.
Adapun ruang lingkup kegiatan eksplorasi proyek PLTP Kaldera Danau Banten memiliki total luas 104.200 hektare. Ada tiga titik yang difungsikan untuk eksplorasi sumur geothermal. Pertama di Desa Batukuwung yang saat ini mulai berjalan pengeborannya, kedua di wilayah Desa Ujung Tebu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang dan terakhir di wilayah Desa Cikumbueun, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
Selain itu, pengembang proyek ini juga ditaksir perlu mengeluarkan dana investasi hingga menembus angka USD 6 juta (kurs rupiah Rp13.591) atau senilai Rp81,5 miliar. Rincian dana investasi itu terdiri dari, untuk pengadaan lahan sebesar USD 63,007, konstruksi sipil USD 1,106,264, overhead USD 89,306, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) USD 39,772, IPPKH kompensasi tegakan dan lain-lain USD 60,416, FS finansial USD 2,697, FS teknikal USD 36,654, pengeboran sumur, uji sumur serta fasilitas uji sumur geothermal. (Rifat/RBG)
