CILEGON – Kasus hukum yang membelit Ketua DPD Golkar Cilegon Tb Iman Ariyadi rupanya disikapi serius DPD Golkar Provinsi Banten. Ketua DPD Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah bahkan sudah menawarkan solusi pergantian kepemimpinan Golkar Cilegon.
Ditemui di kediamannya saat memberikan hak suara pada Pilkada Kota Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Golkar Kota Cilegon bisa saja dilakukan asal ada kesediaan dari Iman Ariyadi. “Saya sudah berkoordinasi dengan jajaran pengurus (DPD Gokar Kota Cilegon-red), kalau Pak Iman menyampaikan siap untuk musdalub, harus segera disiapkan,” katanya, Rabu (27/6).
Tatu mengatakan, sesuai dengan peraturan partai yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar, jika ketua umum berhalangan tetap, harus segera dilakukan musdalub. “Nanti kita coba bicarakan lagi dengan jajaran pengurus (Golkar Cilegon) dan Pak Iman,” ujar Bupati Serang itu.
Meski Iman tengah terjerat hukum, Tatu memastikan kondisi pengurus di DPD Golkar Kota Cilegon masih berjalan lancar. Ia juga mengaku sudah menunjuk Sekretaris DPD Golkar Provinsi Banten Bahrul Ulum sebagai pelaksana tugas (Plt) di DPD Golkar Kota Cilegon. “Pengurus masih solid, komunikasi dengan Pak Iman juga sekarang lebih mudah,” terangnya.
Sementara itu, terkait vonis enam tahun yang diberikan Pengadilan Tipikor kepada Iman, Tatu mengaku kasus tersebut menjadi duka bagi keluarga besar Golkar di Banten. Namun, Tatu menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada penegak hukum. “Pastinya kita sedih ada kader Golkar yang tersandung hukum. Semoga Pak Iman sabar. Kalau ada hak untuk banding, silakan untuk ditempuh,” pungkasnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPD Golkar Cilegon Sahruji enggan memberi tanggapan terkait wacana musdalub yang disampaikan DPD Golkar Provinsi Banten. Demikian juga saat ditanya soal persiapan DPD Golkar menghadapi kemungkinan pergantian kepemimpinan tersebut. “Kalau soal itu (musdalub) jangan tanya ke saya lah. Ke yang lain saja,” ungkap Ketua Kadin Kota Cilegon itu.
Sebelumnya, Sekretaris DPD Golkar Cilegon Sutisna Abas menegaskan bahwa Iman Ariyadi memegang penuh kendali Golkar Cilegon. Masalah hukum yang menjerat belum banyak berpengaruh terhadap kekuasaan Iman atas Golkar di Kota Baja. “Setiap langkah yang dilakukan oleh pengurus Golkar Cilegon harus dikoordinasikan dan persetujuan Pak Iman,” tandas Sutisna.
Belum adanya ketetapan hukum tetap atau inkrah menjadi alasan belum digantinya Iman dari pucuk pimpinan Golkar Cilegon. Atas dasar itu juga, pengurus Golkar Cilegon belum berpikir untuk mengganti Iman. “Ketika Pak Iman mengambil keputusan banding artinya itu masih proses, keputusan pengadilan tipikor belum inkrah karena masih ada yang masih diproses. Kita dukung langkah Pak Iman, kita tidak mau buru-buru,” tegas Sutisna.
Menurut Sutisna, seluruh jajaran pengurus Golkar Cilegon sepakat untuk tetap mempercayakan kepimpinan Golkar kepada Iman hingga proses hukum selesai. Hal itu, menurutnya, tidak memengaruhi aktivitas di partai, termasuk dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.
Meski dikendalikan dari penjara, target Golkar Cilegon tetap tinggi, yakni meraup 16 hingga 18 kursi. Hampir dua kali lipat dibanding pemilu sebelumnya yang meraih sepuluh kursi. Sutisna mengklaim, target sangat realistis mengingat saat ini Partai Golkar masih mendominasi kursi legislatif. “Karena kita bukan partai baru, meski ketua sedang bermasalah tapi kan beban tidak semua di pundak ketua. Masih ada pengurus,” ujarnya. (Rojak-Umam/RBG)
