SERANG – Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) se-Provinsi Banten meminta DPRD Banten untuk mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim segera menerbitkan peraturan gubernur (pergub) yang mengatur peran serta masyarakat dan orangtua siswa SMA SMK sebelum menerapkan program pendidikan gratis.
Ketua FKKS Kabupaten Tangerang sekaligus koordinator FKKS Banten Nurhipalah mengatakan, sejumlah perwakilan FKKS di kabupaten kota mengaku serba salah dengan program pendidikan gratis yang digagas gubernur. Hal itu lantaran tidak ada penjelasan teknis terkait pelaksanaannya di lapangan. “Program pendidikan gratis di SMA SMK negeri masih belum jelas, mana-mana saja yang gratis dan yang tidak,” kata Nurhipalah usai audiensi dengan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah di gedung DPRD Banten, Senin (30/7).
Ia meminta DPRD Banten segera mendorong gubernur untuk segera menerbitkan pergub yang mengatur secara rinci program tersebut agar komite sekolah bisa melakukan pungutan iuran kepada siswa dalam menunjang pelaksanaan pendidikan agar bisa terus berjalan. “Melihat kondisi anggaran pendidikan yang ada saat ini masih kurang memadai sehingga sejumlah program pendidikan yang ada terkesan stagnan karena kurang anggaran,” ujarnya.
Dikatakan Nurhipalah, kebijakan gubernur tersebut membingungkan komite sekolah. Di satu sisi, saat ini, pemerintah terus berusaha untuk menggratiskan biaya pendidikan. Tapi pada sisi lain, ketersediaan anggaran untuk pelaksanaannya belum memadai.
“Untuk itulah perlu dibuatkannya sebuah aturan baru berupa pergub yang mengatur secara rinci apa saja yang dimaksudkan dengan kata gratis dan yang tidak. Hal itu melihat kondisi keuangan yang ada saat ini agar pendidikan bisa terus berjalan,” ungkapnya.
Sebelum menyampaikan aspirasinya ke DPRD, FKKS Banten telah mengirimkan surat kepada gubernur untuk meminta penjelasan terkait program pendidikan gratis, tetapi hingga tahun ajaran baru 2018-2019 dimulai, belum juga ada balasan. “Pada dasarnya kami sangat mendukung pelaksanaan pendidikan SMA SMK itu bisa digratiskan semuanya, selama anggarannya cukup,” pungkasnya.
Berdasarkan hasil studi banding yang dilakukan FKKS ke Jawa Barat, program pendidikan gratis masih melibatkan peran serta masyarakat dan orangtua murid dalam memajukan pendidikan di daerahnya. “Seperti di Bandung, Cirebon, mereka saja masih melibatkan peran serta dari masyarakat dan orangtua murid,” jelasnya.
Akibat kebingungan, sejumlah program dan kegiatan di sekolah akhirnya mengalami stagnan dan terkesan jalan di tempat. Satu sisi, sekolah diharuskan untuk bisa mencetak siswanya sebaik mungkin, tetapi pada sisi lainnya, lagi-lagi anggaran menjadi kendalanya.
“Dengan adanya pergub yang mengatur secara rinci mana-mana saja yang diperbolehkan untuk melibatkan peran serta dari masyarakat dan orangtua wali murid itu, pihak sekolah dan komite tidak akan disalahkan karena aturannya sudah jelas, tidak seperti yang terjadi seperti saat ini. Komite dan sekolah dalam kondisi kebingungan dan takut disalahkan, sebab di pergub lama masih boleh melibatkan partisipasi masyarakat,” katanya.
“Kalau ada pergub baru kan enak, karena semuanya memerlukan pedoman agar komite bersama sekolah tidak disalahkan, sementara kegiatan KBM sudah harus berjalan saat ini,” sambungnya.
Menanggapi keluhan FKKS, DPRD Banten berjanji akan segera mendorong Gubernur Banten Wahidin Halim untuk segera menerbitkan pergub baru pengganti Pergub Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Sekolah.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah. Menurut Asep, komite sekolah sangat wajar meminta adanya pergub yang baru sebagai regulasi pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran SMA SMK. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 dimana kewenangan SMA SMK berada di tingkat provinsi. “Sampai saat ini belum ada pergub pengganti dari Pergub Nomor 30 Tahun 2017. Sampai saat ini, berdasarkan pengakuan komite, agar tidak terjadi kekosongan maka pergub lama masih digunakan,” ujarnya.
Belum adanya pergub pengganti, lanjut Asep, mengakibatkan kegamangan komite sekolah. Hal itu dikarenakan gubernur sudah mewanti-wanti pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan tanpa ada persetujuan provinsi.
“Hingga akhir Juli, pergub baru belum diterbitkan Pemprov Banten. Ada kegagapan dari sekolah dengan adanya kebijakan larangan memungut biaya yang akan berujung pada pidana, sementara pergubnya tidak ada,” jelasnya.
Menurut Asep, komite sekolah sampai hari ini belum mengetahui batasan mana yang masuk dalam pendidikan gratis mana yang tidak. Di samping itu, penyelenggara pendidikan belum menghitung secara keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk menyukseskan program pendidikan gratis. “Dari hasil audiensi DPRD dengan komite sekolah, pihak komite dan orangtua menilai pendidikan gratis yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru belum memenuhi rasa keadilan jika digratiskan secara keseluruhan,” katanya.
Asep menilai, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dapat mengkover pembiayaan untuk pendidikan gratis. “Komite sekolah minta kepastian sehingga mereka tidak salah mengambil keputusan,” tambahnya.
Asep melanjutkan, atas dasar audiensi dengan komite sekolah, pihaknya ingin mengingatkan gubernur agar segera mengambil langkah cepat dalam melahirkan kepastian pelaksanaan kebijakan sekolah.
“Jadi belum bicara setuju atau tidak setuju terhadap pendidikan gratis, komite sekolah hanya ingin regulasinya jelas,” ungkapnya.
Secara kelembagaan, DPRD tentu akan mendukung kebijakan gubernur meningkatkan mutu pendidikan dengan program unggulannya. “Kami sepakat dengan Pak Gubernur soal pendidikan gratis. Tapi, harus dilihat untuk siapa? Memenuhi rasa keadilannya di mana?” tambah Asep.
Oleh karena itu, pihaknya memahami kegamangan komite sekolah yang meminta kepastian hukum tentang batasan pendidikan gratis. Asep juga menilai, pergub baru juga menjadi acuan komite dan sekolah untuk meminta partisipasi orangtua siswa.
“Sejak awal Januari 2018 lalu, saya sudah mendorong agar Pemprov Banten menyusun pergub yang baru. Namun, sampai saat ini, belum ada. Padahal gubernur sudah menyampaikan berulang kali, pendidikan gratis sudah harus berjalan,” tandasnya.
Asep mengaku, secepatnya menugaskan Komisi V untuk melakukan hearing dengan OPD, kejaksaan, dan kepolisian. “Nah, di situ kita bisa minta tanggapan dari jaksa dan polisi. Supaya jelas dan tidak ada yang dikorbankan,” tegasnya. (Deni S/RBG)
