CILEGON – Upaya memanipulasi hasil pemungutan suara berpotensi terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang. Upaya kecurangan bisa terjadi sejak sebelum pemungutan suara dilakukan hingga proses penghitungan suara selesai. Demikian diungkapkan peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) atau Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas Hadar Nafis Gumay usai menjadi pembicara saat sosialisasi Kawal Pemilu Jaga Suara (KPJS) di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Cilegon, Sabtu (13/4).
Namun, menurutnya, upaya memanipulasi suara yang paling rawan terjadi sebelum dilakukannya pemungutan suara. Ini lantaran saat itu hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mengawasi keamanan serta kemurnian logistik pemilu. Kondisi itu bisa dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab melancarkan upaya kecurangaan.
Ia mencontoh upaya manipulasi sebelum pemungutan suara yang terjadi di Malaysia. Dalam kasus ini, ada sejumlah surat suara yang telah tercoblos.
Sedang usai pemungutan suara, potensi manipulasi lebih kecil karena saat itu banyak pihak yang bisa ikut mengawasi proses penghitungan. Mulai dari Bawaslu, saksi-saksi setiap peserta pemilu, dan juga unsur dari masyarakat. “Oleh karena itu kita harus ramai-ramai mengawalnya,” katanya.
Ditegaskannya, dalam setiap penyelenggaraan pemilu potensi kecurangan selalu ada. Selain memanipulasi suara, yang paling sering terjadi adalah politik uang. “Potensi itu ada, besar atau kecil saya tidak tahu,” ujarnya.
Mantan Komisioner KPU RI itu menuturkan, semakin kompetitifnya persaingan antar-kandidat dalam Pemilu maka potensi kecurangan semakin besar. Apalagi, kini persaingan pemilu legislatif lebih ketat dibandingkan lima tahun lalu lantaran pemberlakukan ambang batas parlemen. “Bayangkan, partai lama saja berdasarkan survei ada yang tidak akan mencapai batas parlemen threshold,” ujarnya.
Sementara Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Banten Syaeful Bahri mengatakan, untuk mengantisipasi kecurangan ini paritisipasi publik sangat diperlukan. “Poinnya adalah bagaimana partisipasi publik menjaga suara yang sudah diberikan masing-masing masyarakat. Itu harus dikawal, mulai dari TPS lewat C-1 Plano agar hasilnya tidak berubah begitu dilakukan rekapitulasi berjenjang di KPU kabupaten kota, kemudian provinsi, dan KPU RI,” ungkapnya.
Selain itu, penyelenggara Pemilu pun harus terbuka atas setiap rangkaian proses. Mulai dari proses pendistribusian surat suara hingga perhitungan. “Informasi bahwa surat suara sudah berada di PPS harus sampai ke masyarakat, agar masyarakat bisa menjaga, agar peristiwa sabotase atau surat suara tercoblos tidak kembali terjadi,” kata mantan komisioner KPU Banten ini. (bam/del/ags)
