CILEGON – Walikota Cilegon Edi Ariadi membentuk tim penataan Jalan Lingkar Selatan (JLS). Tim yang terdiri dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) itu diberi tenggat waktu selama enam bulan untuk menyelesaikan kesemrawutan jalan penghubung Pondok Cilegon Indah (PCI) dengan Ciwandan tersebut.
Pembentukan tim penataan JLS diinstruksikan Edi Ariadi melalui Surat Keputusan Walikota Cilegon tentang Penataan Jalan Aat-Rusli. Tim itu dikomandoi oleh Asisten Daerah (Asda) II Setda Kota Cilegon Beatrie Noviana.
Beatrie menjelaskan, tim penataan JLS terdiri dari sejumlah OPD. Antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemerintah Kecamatan Cilegon, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Ciwandan.
Beatrie menjelaskan, Senin (15/7) lalu, ia telah melakukan pembahasan bersama sejumlah OPD tersebut, selanjutnya, sebelum penataan dilakukan, masing-masing OPD akan membuat perencanaan dan progres yang akan dilaporkan ke Walikota Edi Ariadi. Dijelaskan Beatrie, fokus penataan JLS, yaitu pada penataan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar dari kilometer 0 hingga kilometer 1. Selain itu, tim juga diminta menata badan jalan, parkir liar, badan trotoar, ketertiban, kebersihan, keindahan, serta perbaikan taman di sepanjang jalan yang membentang dari Cibeber hingga Ciwandan tersebut.
Menurut Beatrie, persoalan kesemrawutan di jalan tersebut akan ditangani oleh masing-masing OPD terkait. Misalnya, persoalan penataan PKL akan ditangani oleh Disperindag, sedangkan parkir liar akan ditangani oleh Dishub. “Nanti setiap OPD akan menyusun rumusan penataannya, karena itu saya belum bisa menjelaskan seperti apa bentuk teknis penataan jalan itu,” ujar Beatrie.
Terpisah, Sekretaris Disperindag Kota Cilegon Bayu Panatagama menjelaskan, dalam penataan jalan tersebut tupoksi Disperindag pada wilayah perekonomian. Salah satunya adalah melakukan pembinaan dan penataan para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan tersebut.
Berdasarkan pendataan Disperindag, dari kilometer 0 hingga Ciwandan terdapat sekira 460 pedagang. Tahapan pertama penataan akan fokus pada kilometer 0 hingga kilometer 1, di mana trotoar di sepanjang jalan tersebut sejak awal didesain untuk para PKL.
“Kami akan mengundang paguyuban yang ada, akan membangun outlet-outlet pedagang yang representatif, sesuai zonasi dan tata letak agar tidak menimbulkan kekumuhan,” ujar Bayu.
Kata Bayu, trotoar di sepanjang jalan tersebut dibangun dengan kisaran lebih 15 hingga 20 meter. Trotoar itu sudah didesain pemerintah untuk PKL, tetapi saat ini kondisinya tidak tertata karena trotoar tersebut juga digunakan untuk aktivitas lain.
“Ini harus terpadu karena adanya bangunan liar, misalnya tambal ban kan itu bukan masuk PKL, ada tipe-tipe, dan itu kewenangannya (penertiban) masuk Pol PP,” ujar Bayu. (Bayu M/RBG)
