PANDEGLANG – Kerugian yang ditimbulkan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu diperkirakan mencapai Rp10 miliar. Besaran tersebut berdasarkan perhitungan kasar sementara dengan estimasi satu rumah senilai Rp100 juta dan satu jembatan sebesar Rp1 miliar.
Berdasarkan hasil verifikasi kerusakan di lapangan, jumlah bangunan yang mengalami kerusakan sebanyak 782 unit, terdiri dari 582 bangunan rusak ringan, 179 unit bangunan rusak sedang, 55 unit bangunan rusak berat, dan tiga jembatan rusak.
Kerusakan tersebut belum mencantumkan sekolah dan sarana ibadah yang mengalami kerusakan.
Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang Lilis Sulistiyati mengatakan, jumlah kerugian akibat gempa bumi tersebut akan segera disampaikan kepada Pemprov Banten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tujuannya, agar masyarakat yang menjadi korban bisa segera mendapatkan bantuan.
“Proses verifikasi kerusakan bangunan sudah selesai, tinggal tahap selanjutnya,” katanya kepada Radar Banten di ruang kerjanya, Senin (12/8).
Menurut Lilis, sebelum menyampaikan hasil pendataan tersebut, Pemkab Pandeglang akan melakukan pengecekan data kependudukan masyarakat yang menjadi korban. Tujuannya, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
“Data penerima bantuan harus sesuai dengan dokumen kependudukan, baik itu KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK), dan lainnya. Karena kalau tidak sesuai, sulit untuk mendapatkan bantuan,” katanya.
Lilis menerangkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan BNPB dan Pemprov Banten, bantuan untuk korban gempa bumi akan diberikan berupa barang agar tidak menimbulkan persoalan.
“Untuk bangunan yang rusak berat dibantu oleh BNPB dengan besaran antara Rp25 sampai Rp30 juta, tetapi berupa barang. Untuk yang rusak sedang dan ringan, semuanya ditanggung Pemprov Banten. Untuk yang rusak ringan dibantu Rp5 juta, kalau yang sedang hanya Rp10 juta,” katanya.
Ditemui di tempat yang sama, Sekretaris BPBD Kabupaten Pandeglang Fadjri Djaffar mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai mekanisme pemberian bantuan tersebut, mulai dari instansi di lingkungan Pemkab Pandeglang, Pemprov Banten, dan Pemerintah Pusat.
“Kita akan samakan persepsi mengenai mekanisme pemberian bantuan itu. Kenapa? Agar kegiatan yang kita lakukan tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan,” katanya. (dib/zis)
