LEBAK – Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak memanggil peternak ayam pedaging yang ada di Desa Binong, Kecamatan Maja, kemarin. Pemanggilan ini terkait dengan adanya aduan masyarakat yang melaporkan bahwa ke-13 peternak ayam di wilayah tersebut belum mengantongi izin.
Persoalan itu dibahas di ruangan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kabupaten Lebak Tati Suharyati dan ditangani langsung pejabat setempat. Hadir dalam rapati itu, Kepala Desa (kades) Binong, Kecamatan Maja Eli Suhaeli dan beberapa orang perwakilan peternak.
Dihadapan petugas, perwakilan peternak ayam di Desa Binong Hamdani berjanji akan mengkomunikasikan hasil pertemuan dengan Satpol PP kepada peternak yang lain. Dia mengakui belum memiliki izin, dan akan pasrah jika petugas menutup peternakan ayam yang dikelolanya.
“Saya akan koordinasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan peternak, karena usaha yang kami lakukan bukan modal sendiri. Tapi dibantu perusahaan peternakan ayam. Kami hanya menyediakan kandang dan tenaga untuk merawat ayam-ayam tersebut,” ungkapnya.
Menurut Hamdani, ayam yang telah dipelihara akan dibeli kembali oleh perusahaan, dengan harga yang telah ditentukan. “Kami peternak kecil. Apa yang kami lakukan hanya untuk menyambung hidup saja,” katanya.
Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Lebak Dartim mengakui, pemanggilan peternak ayam di Maja untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait peternakan ayam di Maja yang tidak berizin.
Menurut dia, berdasarkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Maja merupakan kecamatan bebas peternakan ayam. Oleh karena itu, para peternak tersebut langsung diberikan teguran.
“Kami sebenarnya dilematis. Keberadaan peternakan ayam di sana sudah ada sebelum Perda RTRW terbit. Karena itu, Satpol PP mengusulkan agar DPRD melakukan revisi Perda RTRW,” katanya.
Dartim mengatakan, hampir di semua kecamatan di Lebak ada peternakan ayam dengan skala bervariasi. Mereka dibiayai perusahaan dan mengandalkan penghasilan dari selisih biaya produksi dengan hasil penjualan ayam kepada perusahaan.
“Ke depan jika revisi Perda RTRW direalisasikan, kita ingin perizinannya harus ketat. Misalnya, tidak boleh dekat dengan pemukiman apalagi fasilitas publik, seperti sekolah dan pesantren,” katanya. (tur/zis)
