SERANG – Pemprov Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten belum menyerahkan bantuan keuangan kepada ratusan korban gempa di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang yang terjadi awal Agustus lalu.
Plt Kepala BPBD Banten E Kusmayadi mengungkapkan, terlambatnya penyaluran bantuan Pemprov untuk korban bencana disebabkan validasi dan verifikasi datanya belum rampung. Menurutnya, awal September ini baru melakukan pleno hasil verifikasi data. “Data sementara ada 800 kepala keluarga yang menjadi korban gempa Sumur, nanti kita mutakhirkan dulu datanya,” kata Kusmayadi, Selasa (3/9).
Kusmayadi melanjutkan, bantuan keuangan untuk korban gempa direncanakan mulai dari Rp5 juta hingga Rp25 juta sesuai kerusakan. Namun, penyaluran bantuan sesuai dengan data yang telah diverifikasi. “Dari 800 korban yang terkena dampak, hanya yang terverifikasi yang mendapatkan bantuan,” tuturnya.
Kepala Inspekorat Banten ini menambahkan, rapat pleno verifikasi data korban dijadwalkan Rabu (4/9) dilanjutkan rapat bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), sebelum nantinya SK pencairannya diterbitkan oleh Gubernur Banten. “Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa cair bantuannya,” ujar Kusmayadi.
Sebelumnya, Bupati Pandeglang Irna Narulita menemui Gubernur Wahidin Halim melakukan rapat koordinasi pada pertengahan Agustus lalu. Rapat membahas terkait permohonan tambahan bantuan keuangan (bankeu) dari provinsi.
Irna menyampaikan bahwa permohonan tambahan bantuan keuangan dikarenakan pada 2020 akan dilaksanakan Pilkada Kabupaten Pandeglang. “Kami meminta bantuan dari Pak Gubernur agar berkenan menambah bankeu untuk Pandeglang. Mungkin ada program strategis provinsi yang bisa diarahkan ke Pandeglang,” katanya.
Berdasarkan data BPBD Banten, dampak bencana gempa menyebabkan 800 bangunan rusak, gempa juga mengakibatkan lima warga meninggal, namun bukan terdampak langsung bencana gempa melainkan sakit dan kelelahan. Dua orang meninggal di Kabupaten Pandeglang, dan tiga orang warga Kabupaten Lebak. (den/alt/ags)
