SERANG – Setelah dilantik awal September lalu, anggota DPRD Banten periode 2019-2024 masih belum melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Bahkan hampir satu bulan, mayoritas anggota Dewan tidak ngantor.
Menganggurnya 85 wakil rakyat tersebut memang cukup beralasan. Itu lantaran hingga akhir September, DPRD Banten belum memiliki alat kelengkapan Dewan (AKD).
Catatan Radar Banten, pasca pelantikan Dewan baru, DPRD Banten baru melaksanakan dua kali rapat paripurna. Pertama, rapat pembentukan fraksi-fraksi. Kedua, rapat pengumuman lima calon pimpinan Dewan.
Menurut Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan, DPRD Banten sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah belum bisa melakukan tiga fungsi utamanya (budgeting, controling, dan legislasi), hingga AKD terbentuk. “Pembentukan AKD harus menunggu pelantikan pimpinan Dewan definitif. Sekarang ini masih menunggu proses persetujuan di Kemendagri,” kata Deni ditemui di gedung DPRD Banten, kemarin.
Ia melanjutkan, aktivitas sementara anggota wakil rakyat difokuskan di masing-masing fraksi, sementara urusan kelembagaan masih dipimpin Ketua Sementara dan Wakil Ketua DPRD Banten sementara. “Alhamdulillah, urusan surat masuk seperti undangan bisa ditindaklanjuti pimpinan sementara,” tuturnya.
Terkait pelantikan pimpinan Dewan definitif, Deni mengaku optimistis bisa dilaksanakan akhir September ini. “Kami terus melakukan komunikasi dengan Kemendagri, Insya Allah pekan ini sudah turun SK pimpinan definitif,” ungkapnya.
Ketua Sementara DPRD Banten Andra Soni mengakui belum berfungsinya lembaga legislatif periode 2019-2024 tidak hanya di Banten, tapi juga di semua provinsi. “Target kita, akhir September sudah dibentuk AKD. Saat ini tinggal menunggu SK pimpinan definitif dari Mendagri,” katanya.
Andra menambahkan, kewenangan pimpinan Dewan sementara terbatas, hanya mengantarkan terbentuknya pimpinan definitif. “Jadi wajar kalau kami belum efektif bekerja di bulan pertama,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua Sementara DPRD Banten Muhlis. Ia mengatakan, Pemprov Banten harus mendorong Kemendagri agar mempercepat penerbitan SK pimpinan definitif. “Dewan posisinya menunggu, Pemprov yang harus mendorong agar lebih cepat. Mengingat Rancangan APBD 2020 harus segera dibahas Dewan dan Pemprov,” ungkapnya.
Ia menambahkan, banyak hal yang ingin dilakukan DPRD Banten yang baru. Salah satunya terkait kebijakan nasional yang berdampak pada daerah. “Misalnya terkait keputusan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Itu pasti berimbas ke Banten. DPRD ingin segera memberikan masukan ke Pemprov, tapi belum bisa karena belum memiliki AKD,” kata Ketua Fraksi PDIP ini. (den/air/ags)
