SERANG – Majelis Wilayah (MW) Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Banten menilai pemerintah over acting dalam menangani gelombang demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Dalam banyak kasus penanganan aksi-aksi demontrasi pemerintah selalu mengedepankan budaya kekerasan tanpa penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
Koordinator Presidium MW KAHMI Banten Udin Saparudin mengatakan, maraknya unjuk rasa mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah merupakan sesuatu hal yang biasa di negara demokrasi. Namun, dalam banyak kasus penanganan aksi-aksi demontrasi pemerintah selalu mengedepankan budaya kekerasan tanpa penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
“Kami menilai terlalu over acting dalam merespon dinamika mahasiswa yang menuntut dua rancangan UU tersebut dibatalkan,” kata Udin melalui rilis yang disampaikan kepada Radar Banten, Jumat (27/9).
Menurutnya, mendengarkan aspirasi publik adalah amanat konstitusi yang mesti dijalankan oleh pemerintah. Bukan justru pemerintah malah mengedepankan keamanan dan bersikap represif terhadap aksi-aksi mahasiswa. “Pemerintah gagal dalam membangun dialog dengan mahasiswa dan warga sipil,” katanya.
“Penanganan aksi demonstrasi mahasiswa oleh aparat keamanan telah memakan korban 2 mahasiswa meninggal dunia, 50 hilang dan ratusan korban luka-luka,” tambahnya.
Mencermati kondisi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi sikap dan keprihatinan. Pertama, menuntut kepada Presiden dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk bertanggung jawab atas tewasnya dua mahasiswa dalam aksi menolak disahkannya rancangan KUHP dan revisi UU-KPK.
Kedua, menuntut kepada Presiden agar segera membentuk Tim Pencari Fakta Independen guna mengungkap fakta atas tewasnya M. Yusuf Kardawi dan Randi, Mahasiswa Halu Oleo, Kendari, serta hilangnya 50 mahasiswa. Ketiga, menuntut agar menghentikan pendekatan represif dalam penanganan aksi-aksi penyampaian aspirasi pendapat yang berseberangan dengan pemerintah.
Kemudian, keempat, mendorong Presiden agar mengevaluasi pendekatan represif dengan mengedepankan perbedaan pendapat dapat dieselesaikan dengan dialog dan membuka seluas-luasnya partisipasi publik guna membangun pemahaman bersama dalam membangun demokrasi.
“Aksi mahasiswa sebagai bentuk kebebasan mimbar akademik dan hak berdemokrasi merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang,” tandasnya. (fdr)
