LEBAK – Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) hingga awal November 2019 masih rendah. Data di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak, penerimaan PBB-P2 baru mencapai 48,16 persen atau senilai Rp10.896.688.304.
Adapun sejumlah kecamatan yang capaian penerimaan PBB-nya rendah adalah Kecamatan Kalanganyar yang mencapai 23,41 persen atau Rp118.285.860 dari target Rp504.451.100, Kecamatan Cibadak 31,05 persen atau sebesar Rp292.019.534 dari target Rp902.254.206, dan Kecamatan Cileles sebanyak 31,05 persen atau sebesar Rp229.951.284 dari target Rp740.952.548.
Kemudian, Kecamatan dengan penerimaan PBB-P2 paling rendah, yakni Kecamatan Cigemblong 18,91 persen atau sebesar Rp80.055.377 dari target Rp423.394.815.
Sementara itu, kecamatan dengan capaian pembayaran PBB-P2 paling tinggi, yakni Kecamatan Muncang mencapai 99,95 persen atau sebanyak Rp370.696.640. Setelah itu, Kecamatan Cipanas dengan memperoleh 72,77 persen atau sebanyak Rp504.857.936 dari target Rp693.764.665.
Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Bapenda Kabupaten Lebak Deri Derawan menerangkan, rendahnya penerimaan PBB-P2 saat ini dipengaruhi beberapa faktor.
Untuk itu, kata dia, Bapenda akan melakukan evaluasi. Hal itu agar tahun depan penerimaannya bisa lebih besar. “Realisasi penerimaan PBB-P2 baru mencapai 48 persen atau sebanyak Rp10 miliar lebih. Masih ada waktu bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk melunasi PBB-P2 hingga akhir Desember 2019,” kata Deri kepada Radar Banten, kemarin.
Dia berharap masyarakat dan pemerintah desa segera membayar PBB-P2. Apalagi, pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai pembangunan yang ada di Lebak. Kata Deri, jika pembayaran pajak macet, maka pelaksanaan pembangunan bisa terganggu.
“Kita sudah sosialisasi ke desa dan kecamatan. Mereka siap untuk turun ke masyarakat. Semoga target penerimaan PBB-P2 bisa tercapai dengan baik dan memuaskan,” harapnya.
Deri mengungkapkan, Bupati Iti Octavia Jayabaya sendiri telah menekankan kepada para kepala desa dan camat untuk melunasi PBB-P2. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati pada Gebyar Apresiasi Pajak Daerah, 30 Oktober 2019 lalu.
Pada kesempatan itu, Iti mengancam akan mencoret usulan pembangunan yang disampaikan Pemerintah Desa yang tidak melunasi PBB-P2.
“Sejak gebyar pajak 2019 lalu, progres penerimaan PBB-P2 terus mengalami peningkatan. Karena itu, pada waktunya nanti target penerimaan PBB bakal tercapai,” kata Deri.
Kepala Desa (kades) Cibareno, Kecamatan Cilograng Rustandi Putra menyatakan, capaian PBB-P2 di Cibareno sudah di atas 97 persen. Kondisi tersebut tentu saja berkat kerja keras dari perangkat desa dan tingginya kesadaran masyarakat membayar pajak.
“Kalau desa kami capaiannya sudah 97 persen lebih. Bahkan, tiap tahun pun PBB-P2 di Cibareno selalu mencapai target, karena kami sadar pajak yang dibayarkan tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat,” katanya. (tur/zis)
