SERANG – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menilai seharusnya Disnakertrans Banten duduk bersama untuk mengatasi angka pengangguran di Kabupaten Serang yang masih tertinggi di Banten. Menurut Tatu, persoalan pengangguran harus diatasi bersama.

“Sekarang yang jadi pertanyaan saya, sudah belum Kepala Disnakertrans Provinsi mengundang saya untuk memaparkan kondisi tenaga kerja di Kabupaten Serang, kalau saya dengan Pak Gubernur sudah dua kali memaparkan,” kata Tatu kepada Radar Banten, kemarin.

Menurut Tatu, persoalan pengangguran harus diselesaikan bersama antara Pemkab Serang dengan Pemprov Banten. Karena, Kabupaten Serang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Banten. “Harus dibicarakan bersama, mana yang jadi kewenangan kabupaten mana yang kewenangan provinsi, karena Kabupaten Serang dengan anggaran yang terbatas harus mendapatkan support dari provinsi,” ujarnya.

Tatu mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten menunjukkan, kebanyakan pengangguran berasal dari lulusan SMK. Padahal, kata dia, SMK merupakan kewenangan Pemprov Banten. “Jangan lupa bahwa kewenangan SMK dan SMA itu ada di provinsi, ini kembali siapa yang punya kewenangan siapa yang tertinggi,” ucapnya.

Tatu mengakui Kabupaten Serang berada di urutan teratas pengangguran di Provinsi Banten berdasarkan hasil rilis BPS Banten. Namun, kata dia, Kabupaten Serang menjadi tertinggi dengan penurunan angka pengangguran. “Boleh dilihat sejak saya jadi bupati, berapa pengangguran setiap tahun yang menurun, penurunan angka 2018 ke 2019 saja dua persen lebih, itu penurunan tertinggi di Banten, kalau yang lain hanya nol koma sekian,” katanya.

Ia juga mengaku sudah melakukan beberapa upaya untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Serang. Di antaranya dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan memberikan beasiswa kepada masyarakat untuk bersekolah di perguruan tinggi. “Jadi kurang seriusnya di mana, kalau saya lihat program di Disnaker semuanya sudah sesuai,” ujarnya.

Dikatakan Tatu, jika Kabupaten Serang menjadi daerah pengangguran tertinggi di Banten, seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dari Pemprov Banten. “Pemprov kan punya balai latihan kerja, kita tidak punya, kalau pengangguran tertinggi kenapa tidak diberikan kuota tertinggi juga,” ucapnya.

Menurut Tatu, menanggapi persoalan pengangguran seharusnya tidak ada pernyataan yang saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Namun, seharusnya dapat berbuat yang nyata untuk menekan angka pengangguran. “Masyarakat tidak butuh untuk menerima statement seperti itu (saling menyalahkan-red), masyarakat butuh kerja rill kita, saya dan Pak Gubernur harus kerja bareng,” pungkasnya.

JANJI TINGKATKAN SINERGI

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Alhamidi berjanji akan meningkatkan sinergitas antara provinsi dengan kabupaten kota untuk menekan angka pengangguran. Hal itu disampaikan Alhamidi menanggapi kritikan dari DPRD Banten maupun Pemkab Serang, buntut dari tingginya angka pengangguran di Banten pada 2019.

Menurutnya, selama ini Pemprov Banten telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran di delapan kabupaten kota. Upaya itu sebenarnya sudah membuahkan hasil, sebab angka pengangguran terus menurun dalam tiga tahun terakhir berdasarkan hasil survei BPS.

Ia memaparkan, bila 2017 angka pengangguran sebanyak 9,28 persen, turun menjadi 8,52 persen pada 2018. Kemudian 2019 kembali turun menjadi 8,11 persen. “Sebenarnya ada penurunan angka pengangguran di Banten dalam tiga tahun terakhir,” kata Alhamidi kepada wartawan di Kota Serang, kemarin.

Kendati ada penurunan, Alhamidi mengakui bila persentase angka pengangguran di Banten masih menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain. “Tentu ini menjadi pemacu bagi kami untuk meningkatkan sinergi dengan kabupaten kota, untuk mencari solusi bersama menekan angka pengangguran,” tegasnya.

Ia pun mengaku terbuka dengan saran dan kritikan terkait program Disnakertrans yang dinilai belum optimal menekan angka pengangguran. Namun begitu, dirinya enggan menanggapi tuntutan agar dirinya diganti dari jabatannya. “Saya no comment soal itu,” tegas Alhamidi.

Terkait kritikan Pemkab Serang yang menuding Disnakertrans Banten tidak pernah melakukan koordinasi terkait program pengentasan angka pengangguran, Alhamidi mengaku saat ini pihaknya fokus pada solusi dan tidak mau saling menyalahkan. Sebab menekan angka pengangguran butuh kerja sama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. “Selama ini program Pemprov Banten dalam menekan angka pengangguran cukup baik, namun harus terus ditingkatkan. Tidak benar bila Pemprov dikatakan enggak ada kontribusinya,” paparnya.

Disnakertrans Banten, lanjut Alhamidi, terus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pengawasan, memberikan pelatihan kerja, serta melakukan kerja sama dengan dunia industri di Banten. “Rencananya 2021 Pemprov akan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Serang, untuk mengurangi angka pengangguran ke depan,” jelasnya.

Terkait pengawasan, sejak 2017 semua perusahaan diwajibkan melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya secara online melalui aplikasi SiWALAN (Sistem Informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan) yang dibuat Kemenakertrans. Sedangkan terkait penyediaan lapangan kerja, Provinsi Banten telah memiliki Pergub Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Informasi dan Lowongan Pekerjaan, dimana perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja ke Disnakertrans Banten melalui aplikasi Sistem Informasi Lowongan Kerja (Siloker) yang hanya bisa diakses oleh warga Banten sesuai nomor induk kependudukan (NIK). “Ini juga untuk menekan angka pengangguran, kalau tidak lapor nanti perusahaan kita beri sanksi,” paparnya. (jek-den/air/ags)