LAHAN pertanian di Kota Cilegon setiap tahun semakin berkurang, selama tiga tahun terakhir pengurangan lahan pertanian sebanyak 41 hektare.
Gencarnya berbagai macam investasi yang masuk ke Kota Cilegon menimbulkan konsekuensi beralihnya fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi daerah sesuai dengan jenis investasi yang masuk ke kota dengan julukan Kota Baja tersebut.
Perlahan tapi pasti, dengan dalih pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, lahan yang sebelumnya ditanami padi, umbi-umbian, sayur mayur, harus beralih menjadi pabrik kimia, pusat perbelanjaan, atau ribuan perumahan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon Wawan Hermawan tidak menampik kondisi tersebut. Ia menjelaskan, seiring dengan masuknya investasi di Kota Cilegon, setiap tahun, lahan pertanian di Kota Cilegon terus alami penyusutan. Lahan sumber pangan lokal itu harus mengalah pada serbuan berbagai macam investasi yang satu per satu masuk ke Kota Cilegon.
Menurut Wawan, paling banyak, lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Semenjak ada program rumah subsidi, pengembang-pengembang perumahan semakin banyak yang masuk ke Kota Cilegon. Hal itu berdampak langsung pada area pertanian.
“Pokoknya, setiap tahunnya ada pengurangan. Untuk tahun ini, belum terdata,” ujar Wawan.
Saat ini, Kota Cilegon sudah tidak bisa memenuhi sendiri kebutuhan pangan masyarakat, terutama beras. Kata Wawan, jumlah beras yang diproduksi dari lahan-lahan pertanian di Kota Cilegon hanya 20 persen dari jumlah kebutuhan pangan masyarakat.
“Selebihnya dari daerah lain,” ujar Wawan.
Menyikapi terus berkurangnya lahan pertanian, menurut Wawan, saat ini DKPP Kota Cilegon terus gencar menyosialisaikan program pemanfaatan pekarangan dan kebun di sekitar rumah sebagai lahan pertanian.
Tujuannya, lanjut Wawan, agar masyarakat tidak terus bergantung pada pangan-pangan di pasar yang bersumber dari luar daerah Kota Cilegon. “Lahan itu bisa ditanam ubi-ubian, jagung, sayur-sayuran, dan tanaman pangan lainnya,” papar Wawan.
Implementasi program itu menggunakan pendekatan pada kelompok wanita tani yang berada di seluruh kecamatan. Setelah disahkan oleh kelurahan setempat, kelompok wanita tani itu akan mendapatkan bantuan baik berupa rumah bibit, benih-benih, serta perangkat pertanian hidroponik. “Nanti hasilnya ini dibagikan ke anggota,” tuturnya.
REVISI RTRW
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Serang. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang Muhammad Hanafiah mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Revisi RTRW sudah dibahas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Pada revisi itu, kata dia, ada beberapa perubahan karena ada proyek Tol Serang-Panimbang dan rencana pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab). Pihaknya kembali mengatur jumlah lahan pertanian hingga kecamatan yang menjadi wilayah industri.
Pada revisi RTRW itu, jumlah lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), yakni seluas 32.000 hektare. Jumlah tersebut lebih besar dari RTRW sebelumnya yang hanya 13.000 hektare. “Lahan pertanian ini yang kita pertahankan untuk tidak beralih fungsi, kecuali untuk pembangunan kepentingan umum,” katanya.
Kemudian, pada revisi RTRW itu juga ada pemetaan wilayah industri. Wilayah yang menjadi kawasan industri, yakni Kecamatan Bojonegara, Puloampel, Kramatwatu, Tanara, Kragilan, Kibin, Cikande, Jawilan, Kopo, dan Kecamatan Tunjungteja. “Kecamatan Tunjungteja jadi wilayah industri karena akan menjadi perlintasan jalan tol, di wilayah sana juga akan ada pintu tol,” terangnya.
Dikatakan Hanafi, setiap perizinan pasti berpacu pada RTRW. Jika ada peralihan lahan pertanian menjadi industri, hal itu sudah sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan. “Esensinya mungkin pertanian, tapi di pola ruangnya kan belum tentu untuk pertanian,” ucapnya. (bam-jek/air)
