LEBAK – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak diminta mempermudah layanan perizinan kepada setiap investor yang akan masuk ke Lebak. Oleh karena, apabila izin usaha dipersulit, maka dikhawatirkan akan membuat investor mengalihkan investasi ke daerah lain.
Wakil Bupati (Wabup) Lebak Ade Sumardi mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki terobosan dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Berbagai aturan yang menghambat investasi dipangkas.
Atas dasar itu, Ade meminta, DPMPTSP agar memberikan kemudahan terhadap pengusaha yang berinvestasi di Lebak. Bahkan, DPMPTSP harus membuat papan informasi mengenai proses pengurusan izin, sehingga ada kepastian bagi pengusaha yang mengurus perizinan di Bumi Multatuli ini.
“Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang akan membuka keran investasi ke wilayah Lebak. Untuk itu, kita harus siap melayani pengusaha yang mau menanamkan modalnya di Lebak. Jangan dipersulit, nanti mereka kabur ke daerah lain,” tandas Ade usai menghadiri kegiatan fasilitasi kemitraan pelaku usaha mikro kecil dengan pelaku usaha menengah dan besar di Hotel Kharisma, Rangkasbitung, Kamis (5/12).
Hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak Virgojanti, Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Yosef Muhamad Holis, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Babay Imroni, para pengusaha serta pelaku UMKM dari 28 kecamatan.
Bersamaan dengan acara ini, ditandatangani kerja sama dengan beberapa pengusaha besar untuk memasarkan produk unggulan Lebak.
Menurut Ade, upah minimum kabupaten (UMK) Lebak merupakan yang terendah di di wilayah Jabodetabek dan Banten. Kondisi ini, katanya, jelas akan menjadi pertimbangan pengusaha untuk berinvestasi di Lebak.
Apalagi, lanjutnya, sekarang akan beroperasi jalan tol yang menghubungkan wilayah industri di Banten utara dan Banten selatan. Oleh karena itu, jika pengusaha yang akan mengurus izin dipersulit, maka mereka tidak hanya akan kabur, tetapi juga bakal cerita ke para pengusaha lain tentang kesulitan pengurusan izin.
“UMK Lebak sekarang dikisaran Rp2,7 juta. Nilai UMK ini terendah di Jabodetabek dan Banten. Karena itu, saya optimistis ke depan Lebak akan menjadi daerah tujuan investasi di Indonesia,” ungkapnya.
Ade meminta, kepada para pengusaha besar untuk menjalin kemitraan dengan pelaku UMKM. Hal itu sebagaimana Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kemitraan Antara Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar di Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 18 Tahun 2017.
Dalam Perbup itu, pengusaha besar wajib melibatkan pelaku UMKM, sehingga terjalin kerja sama strategis. Jika kemitraan telah terjalin maka akan mendorong pelaku UMKM menjadi mandiri dan tangguh. “Tujuan fasilitasi kemitraan ini, di antaranya menumbuhkembangkan kemampuan pelaku UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Meningkatkan peran serta UMKM dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Plt Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak Yosef Muhamad Holis mengatakan, sebagian besar proses perizinan telah online. Para investor yang akan berinvestasi di Lebak tidak harus datang ke Lebak untuk mengakses atau mengurus perizinan usahanya.
Mereka, kata dia, cukup mengakses melalui internet dengan syarat dan ketentuan yang telah tercantum di dalamnya. “Bahkan, kita siapkan sumber daya manusia (SDM) handal untuk melayani investor yang akan menanamkan modalnya di Lebak,” katanya. (tur/zis)
