SERANG – Dana sebesar Rp131 miliar yang dialokasikan dalam APBD Banten tahun anggaran 2019 gagal dikucurkan Pemprov Banten ke Bank Banten. Lantaran tidak terserap, dana itu pun menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2019.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Komisi III DPRD Banten dengan jajaran dewan komisaris dan dewan direksi Bank Banten di ruang rapat Komisi III DPRD Banten, Selasa (28/1).
Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi mengungkapkan, kondisi permodalan Bank Banten mengkhawatirkan lantaran dalam tiga tahun terakhir tidak mendapat suntikan dana dari Pemprov Banten selaku pemilik saham pengendali. “Bila tahun 2020 tidak ada tambahan modal, Bank Banten terancam bangkrut. Makanya kami menyayangkan penyertaan modal Bank Banten sebesar Rp131 miliar yang dianggarkan dalam APBD Banten 2019 gagal dicairkan oleh pemprov,” kata Gembong kepada wartawan usai rapat.
Padahal, lanjut Gembong, Pemprov Banten punya kewajiban memberikan tambahan modal untuk Bank Banten sebesar Rp950 miliar sesuai amanat Perda 15/2012 tentang penyertaan modal Bank Banten. “Amanat itu hingga 2020 belum dilaksanakan, penyertaan modal pemprov baru mencapai Rp615 miliar,” ungkapnya.
Pekan depan, lanjut Gembong, Komisi III akan memanggil Sekda Banten Al Muktabar untuk dimintai penjelasannya terkait tidak terealisasinya penyertaan modal sebesar Rp131 miliar pada Bank Banten. “DPRD Banten dalam dua tahun terakhir menyetujui rencana pemprov menambah modal Bank Banten. Tahun 2018 dianggarkan Rp175 miliar, tahun 2019 dianggarkan Rp131 miliar. Namun anggaran itu ujungnya menjadi Silpa APBD,” tegasnya.
Agar Bank Banten bisa menjalankan usahanya, Gembong mengaku Komisi III mendukung rencana manajemen Bank Banten menggelar rights issue 2020. “Bank Banten sangat butuh tambahan modal, bila pemprov tidak menambah modalnya. Bank Banten bisa mendapatkan tambahan modal dari pihak lain/masyarakat melalui rights issue,” tegasnya.
Gembong melanjutkan, Bank Banten sebagai perusahaan publik, maka tambahan modal harus dilakukan lewat right issue. Sesuai ketentuan pasar modal harus ada audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik sebelum rights issue itu dilaksanakan. “Komisi III mendukung penuh, jangan sampai PT Banten Global Development sebagai perusahaan induk Bank Banten, menghalang-halangi rights issue yang akan dilakukan,” tegas Gembong.
Senada, Wakil Ketua Komisi III Ade Hidayat menambahkan, setiap bank tidak bisa melakukan ekspansi bisnis bila permodalannya sangat minim. Begitu juga dengan Bank Banten, jangankan bisa menghasilkan keuntungan, untuk mengembangkan bisnis saja kesulitan karena keterbatasan modal. “Bagaimanapun juga, Bank Banten telah menjadi identitas masyarakat Banten. Bila tidak segera disehatkan modalnya, yang malu tidak hanya Pemprov Banten, tapi semua masyarakat Banten,” tegasnya.
DPRD, lanjut Ade, telah mendorong agar Pemprov Banten bersungguh-sungguh menyehatkan Bank Banten. “Tahun 2018 pemprov gagal menyertakan tambahan modal sebesar Rp175 miliar dengan alasan terkendala persoalan teknis. Tapi sayangnya tahun 2019 hal itu diulangi kembali. Padahal OJK bahkan KPK tidak melarang penyertaan modal untuk Bank Banten dari APBD,” tegasnya.
Batalnya penyertaan modal sebesar Rp131 miliar tahun anggaran 2019 dinilai Ade sebagai bentuk kelalaian Pemprov Banten. Sebab Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memberikan pendapat hukum (legal opinion) yang mendukung penyertaan modal untuk Bank Banten akhir 2019. “Mestinya tidak alasan bagi pemprov untuk tidak mencairkan tambahan modal tahun anggaran 2019 untuk Bank Banten,” tegasnya.
Terkait rencana rights issue yang akan digelar Bank Banten untuk mencari tambahan modal, Ade mengharapkan Pemprov Banten melalui PT BGD mendukung rencana itu. “Laporan direksi Bank Banten, tambahan modal yang diharapkan dari rights issue sebesar Rp500 miliar. Ini cukup untuk menyehatkan Bank Banten dalam jangka pendek,” ujarnya.
Politikus Gerindra ini mengingatkan Pemprov Banten agar serius menyehatkan Bank Banten. Sebab kalau modal Bank Banten tidak segera ditambah, lalu BUMD ini bangkrut, maka kerugiannya akan jauh lebih besar mencapai Rp5,2 triliun. “Pemprov pada akhirnya harus memberikan ganti rugi pada pihak-pihak tertentu bila Bank Banten Bangkrut,” tegasnya.
Per September 2019, lanjut Ade, modal inti Bank Banten hanya Rp190 miliar dengan capital adequacy ratio (CAR) 10,01 persen. “Dengan modal lebih 0,1 persen dari batas minimal, Bank Banten mendapatkan pengawasan intensif dari OJK,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa membenarkan bila pihaknya gagal menerima tambahan modal Bank Banten tahun anggaran 2019. “Padahal kami telah meminta pendapat hukum ke Kejagung RI terkait penyertaan modal dari APBD, namun hingga pergantian tahun, pemprov tidak mencairkan dana Rp131 miliar yang telah dianggarkan,” katanya.
Agar CAR Bank Banten tetap di atas 10 persen, lanjut Fahmi, pihaknya berencana menggelar rights issue pada semester I 2020. “Kami mendapat dukungan dari Komisi III terkait rencana rights issue, sebab tambahan modal Bank Banten bila tidak diperoleh dari Pemprov, hanya bisa diperoleh melalui rights issue,” ujarnya.
Ia berharap, Pemprov Banten melalui PT BGD mendukung pelaksanaan right issue untuk menambah modal Bank Banten. “Penjajakan dengan calon investor strategis terus kami lakukan, tambahan modal sebesar Rp500 miliar diharapkan bisa diperoleh dari rights issue sambil menunggu Pemprov Banten mengalokasikan penyertaan modal dalam APBD perubahan 2020,” harapnya.
Menanggapi keterbatasan modal Bank Banten, Plt Komisaris Utama Bank Banten, Media Warman mengatakan, manajemen Bank Banten tetap fokus menjalankan usahanya meskipun dengan permodalan yang terbatas. “Kita harapkan melalui rights issue dapat tambahan modal Rp500 miliar, insya Allah rights issue dilakukan dalam waktu dekat,” katanya.
Agar rights issue bisa dilakukan, lanjut Media, pada Februari mendatang akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Banten. “Rencana kami rights issue dilakukan dua kali tahun ini, pertama Februari-Maret dengan tambahan modal Rp500 miliar, rights issue kedua digelar Desember 2020 dengan tambahan modal Rp750 miliar,” ungkapnya.
Dengan menggelar rights issue, Media optimis permodalan Bank Banten bisa sehat kembali agar bisa melakukan ekspansi usaha. “Apalagi kalau Pemprov Banten mengalokasikan penyertaan modal Bank Banten pada APBD Perubahan 2020, CAR Bank Banten bisa di atas 15 persen,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti mengakui bila anggaran sebesar Rp131 miliar untuk Bank Banten dari APBD 2019 tidak terserap. “Hingga 31 Desember 2019, anggaran tersebut tidak terealisasi untuk penyertaan modal Bank Banten. Dana Rp131 miliar ini terpaksa jadi silpa APBD 2019,” ungkapnya. (den/alt/ags)
