SERANG – Pemerintah pusat dalam waktu dekat segera mencairkan dana desa tahun anggaran 2020. Provinsi Banten mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk 1.238 desa.
Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat di Plaza Aspirasi KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (18/2).
Rapat kerja yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Pemprov Banten itu dihadiri camat dan kepala desa dari empat kabupaten di Banten.
Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Desa Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri RI Budi Antoro mengatakan, pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana desa sebesar 72 triliun kepada 74.963 desa di seluruh Indonesia, termasuk di Banten.
“Dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa tersebut Kemeterian Dalam Negeri RI berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 diberikan amanah untuk mengkoordinasikan penggunaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa lebih sistematis, terukur dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara Mendagri Tito Karnavian yang diwakili oleh Deputi II Kemendagri Boytenjuri mengapresiasi Pemprov Banten yang memfasilitasi rapat kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020. “Rapat kerja ini dilakukan di 34 provinsi, diharapkan kepala desa menyiapkan programnya sebelum anggaran dana desa dicairkan,” katanya.
Boytenjuri melanjutkan, anggaran dana desa tahun anggaran 2020 lebih dari 72 triliun untuk 34 provinsi. “Kementerian Keuangan dan kementerian terkait lain telah diminta untuk segera mencairkan dana desa tahun anggaran 2020. Insya Allah bulan depan sudah cair, atau paling lambat pencairan dilakukan Mei-Juni,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar kenaikan dana desa tahun anggaran 2020 diikuti dengan kenaikan kualitas pengelolaan dan penggunaan dananya. “Jangan sampai anggarannya naik, kasus penyalahgunaannya juga naik. Pak Mendagri telah menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap kepala desa yang tidak amanah,” tuturnya.
Gubernur Wahidin Halim dalam sambutan meminta agar kepala desa berhati-hati dalam pengelolaan serta penggunaan dana desa. “Hasil investigasi dari Pemprov Banten bersama Polda Banten tahun anggaran 2019, masih ada yang harus diluruskan dan dilakukan pembinaan lagi dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Dana desa merupakan upaya pemerintah pusat memajukan masyarakat di perdesaan. Dalam kesempatan itu, WH menyebut dirinya pernah menjadi kepala desa selama 12 tahun. Ketika itu desa tidak mendapatkan bantuan dari pusat maupun provinsi. “Kini para kepala desa beruntung karena ada bantuan dana desa. Kepala desa harus dapat memberikan terobosan atau usulan untuk kemajuan desa di wilayahnya masing-masing,” ungkapnya.
Terkait dana desa dari APBD Banten, kata WH, setiap desa akan mendapatkan anggaran Rp 50 juta per tahun. “Tahun 2019 dana desa dari Pemprov sebesar Rp50 juta. Pada 2020 kembali digulirkan dengan besaran yang sama Rp50 juta per desa,” tegasnya. (den/alt/ags)
