SERANG – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Banten, Jum’at (13/03). Tatu optimistis akan mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Tatu didampingi Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Sekretaris Daerah (Sekda) Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang Rachmat Jaya, dan jajaran pejabat di lingkungan Setda Kabupaten Serang. Tatu berharap, kualitas penyampaian laporan keuangan lebih baik dari tahun sebelumnya berdasarkan penilaian oleh BPK RI.
“Kami harus optimis (meraih opini WTP), tim juga sudah bekerja dengan maksimal. Ini yang kesembilan, delapan kali kami mendapatkan WTP,” ujar Tatu dalam rilis yang diterima Radar Banten dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang, Jumat (13/3).
Tatu mengatakan, LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemda dalam pengelolaan keuangan. Opini WTP menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan yang sudah sesuai dengan aturan. “Opini WTP bentuk bahwa pertangungjawaban keuangan yang sudah sesuai mekanisme standar akuntansi yang ditetapkan oleh BPK,” ujarnya.
Terkait temuan BPK pada tahun sebelumnya, Tatu memastikan sudah diselesaikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Temuan dari BPK sudah kita selesaikan semua,” terangnya.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang Rachmat Jaya mengatakan, setelah diserahkannya LKPD tahun 2019 dan ditindaklanjuti oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. “Sebagai pemda yang menyerahkan laporan keuangan bagaimana ketika kita diperiksa harus memberi keyakinan yang memadai dengan laporan kepada tim pemeriksa, bahwa laporan keuangan telah disusun dengan standar akuntansi pemerintah,”ujarnya.
Ia mengatakan, dalam penyusunan LKPD, pihaknya merespons apa pun yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa keuangan dari BPK. “Untuk di fisik kita memberi keleluasaan sesuai dengan kewenangannya (BPK). Sebagai lembaga independen kita harapkan menjadi lembaga yang profesional,” terangnya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Agus Khotib memberikan saran agar pemerintah daerah kooperatif saat tim auditor BPK melakukan pemeriksaan. “Seperti ketika ada ruangan tidak diperbolehkan diperiksa, itu salah satu mengganggu penilaian WTP,” ujarnya. (jek/ibm/ags)
