Pemprov Gelontorkan Dana JPS Rp709 Miliar
SERANG – Dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga Banten yang ekonominya terdampak Covid-19 mulai disalurkan Pemprov Banten. Bantuan itu diberikan kepada 421.177 kepala keluarga (KK) dengan total nilai Rp709 miliar lebih.
Besaran bantuan JPS untuk warga terdampak di wilayah Tangerang Raya sebesar Rp600 ribu per bulan, untuk selama tiga bulan. Atau setiap KK menerima Rp1,8 juta. Sementara untuk warga terdampak di lima kabupaten kota lainnya mendapatkan bantuan Rp500 ribu per bulan, atau setiap KK menerima Rp1,5 juta untuk tiga bulan.
Berdasarkan data Pemprov Banten, proses penyaluran bantuan tidak serentak tapi bertahap. Dimulai Selasa (21/4) untuk wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun jumlah calon penerima JPS provinsi paling banyak di Kabupaten Tangerang mencapai 149.133 KK dengan nilai bantuan Rp268,4 miliar. Sedangkan calon penerima JPS provinsi paling sedikit di Kabupaten Lebak yakni 11.655 KK dengan nilai bantuan Rp17,4 miliar
Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan, jumlah penerima bantuan JPS provinsi sebanyak 421.177 KK. Data itu berasal dari data Non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tapi termasuk dalam kelompok masyarakat rentan terdampak risiko sosial Covid-19. Adapun salah satu kategori kelompok masyarakat rentan terdampak risiko sosial Covid-19 adalah seorang kepala rumah tangga yang diliburkan oleh perusahaan atau cuti diluar tanggungan perusahaan, sehingga kepala keluarga tersebut beserta keluarganya terancam tidak memiliki mata pencarian.
Mekanisme penyaluran bantuan JPS, lanjut Wahidin, berupa uang tunai yang disalurkan melalui empat lembaga perbankan yang telah bekerja sama dengan Pemprov Banten yakni Bank bjb untuk wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, bjb Syariah untuk Kota Tangerang Selatan, BRI untuk wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak, serta Bank Banten untuk wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.
“Setiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 per KK, yang rencananya akan diberikan selama tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni,” kata Wahidin dalam keterangan pers secara tertulis, Selasa (21/4).
Gubernur yang akrab disapa WH ini melanjutkan, penyerahan bantuan yang dilakukan di Kota Tangerang merupakan penyaluran perdana se-Provinsi Banten. Kota Tangerang akan mendapatkan alokasi JPS sebanyak 86.783 KK dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 22.258 KK. Sementara untuk Kabupaten Tangerang sebanyak 149.133 KK, Kabupaten Serang sebanyak 56.100 KK, Kota Serang sebanyak 30.200 KK, Kota Cilegon sebanyak 20.375 KK, Kabupaten Pandeglang sebanyak 44.673 KK dan Kabupaten Lebak sebanyak 11.655 KK. “Data calon penerima bantuan JPS provinsi, merupakan data yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh Bupati/Walikota pada masing-masing wilayah. Data yang kami terima merupakan data yang telah di verifikasi dan validasi oleh Kabupaten/Kota. Legitimasi data didukung oleh surat keterangan dari desa/kelurahan,” tutur WH.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti menambahkan, penyaluran dana JPS untuk warga terdampak Covid-19 besarannya tidak sama, lantaran wilayah Tangerang Raya merupakan zona merah dan saat ini diterapkan PSBB.
“Setiap KK di Tangerang Raya menerima bantuan Rp600 ribu per bulan, sementara di lima daerah lain hanya Rp500 ribu per KK per bulan. Bantuan JPS diberikan untuk tiga bulan,” ungkapnya.
Penambahan anggaran untuk warga terdampak Covid-19 di Tangerang Raya, itu dilakukan lantaran jumlah calon penerima mengalami pengurangan dari skema awal. “Awalnya kan direncanakan 670 ribu KK calon penerima, namun karena ada bantuan dari pemerintah pusat, jadi hanya 421.177 KK yang dibantu JPS provinsi tahap pertama,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengapresiasi kebijakan Pemprov yang menyalurkan dana JPS akhir April ini, sebab masyarakat sudah menunggu sejak Maret lalu.
“Alhamdulillah kalau sudah bisa disalurkan hari ini (kemarin-red), meskipun penyalurannya tidak serentak di delapan kabupaten kota,” katanya.
Andra menambahkan, DPRD akan meminta laporan Pemprov Banten terkait pengalokasian dana JPS provinsi dan data penerimanya.
“Dana JPS kan dialokasikan dari APBD Banten 2020 yang direalokasi untuk penanganan Covid-19 oleh Pemprov. Tentu DPRD punya kewajiban melakukan pengawasan,” ungkapnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said menyoroti rendahnya jumlah calon penerima dana JPS provinsi untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Lebak.
“Apa iya ini sesuai usulan Bupati Lebak, nanti akan kami tanyakan ke Pemprov terkait teknis pendataan calon penerima JPS di delapan kabupaten kota,” ungkapnya.
Nawa menambahkan, DPRD akan melakukan pengawasan terhadap penerima JPS provinsi. “Sejak awal DPRD telah meminta Pemprov agar hati-hati dalam menetapkan data calon penerima JPS provinsi, jangan sampai tidak tepat sasaran,” tegas Nawa.
ANGKA PENERIMA BERUBAH
Terpisah, Plt Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Budi Darma mengatakan, meskipun memiliki rumah bertingkat tapi apabila kepala keluarga diliburkan oleh perusahaan di luar tanggungan perusahaan, maka ia masuk dalam salah satu kategori masyarakat rentan. “Itu kalau yang bersangkutan melapor ke kelurahan untuk mendapatkan JPS atau pihak kelurahan mendata yang bersangkutan,” ujar Budi.
Makanya, lanjut dia, angka penerima JPS terus berubah dan bergerak. Untuk besaran JPS, Budi mengaku hanya wilayah Tangerang Raya yang mendapatkan Rp600 ribu per keluarga agar sama dengan bantuan yang digulirkan pemerintah pusat karena Tangerang juga merupakan daerah penyangga. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya sebesar Rp500 ribu per keluarga.
Ia mengatakan, untuk daerah lain, penyaluran JPS akan mulai dilakukan pekan depan. Saat ini, para penerima manfaat sedang dalam proses pembukaan rekening karena bantuan itu akan digulirkan secara non-tunai.
Budi menerangkan, para penerima manfaat JPS akan berbeda dengan penerima program keluarga harapan (PKH) lantaran kriterianya juga berbeda. Untuk menerima PKH, dalam keluarga itu harus ada anak usia sekolah, ibu hamil atau menyusui, serta ada anak balita. Untuk tahun ini, PKH akan digulirkan setiap bulan karena imbas covid-19. Sejak Januari sampai saat ini, pencairan PKH sudah dilakukan dua tahap. “April ini ada tahap ketiga,” ujarnya. Sedangkan sisanya akan disalurkan setiap bulan.
Kata dia, jumlah penerima manfaat PKH di Banten sekira 300 ribu keluarga dengan besaran bantuan yang berbeda. Setiap tahun, dana PKH Banten mencapai Rp200 miliar sampai Rp300 miliar. “Tahun ini bantuan untuk PKH ditambah Rp200 ribu per keluarga,” ungkap Budi.
MASIH PENDATAAN
Berbeda dengan yang sudah dilakukan Pemprov Banten, di Kabupaten Serang Dinsos masih melakukan pendataan penerima bantuan dampak Covid-19. Pendataan di mulai dari masing-masing desa. “Belum semua desa menyelesaikan, kita targetkan hari Kamis ini selesai,” kata Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang, Lutfi.
Ia mengatakan, penyaluran bantuan sosial dari Pemkab Serang akan diserentakkan bersama bantuan dari Kemensos dan Pemprov Banten. Pihaknya juga sedang memilah data supaya bantuan tidak tumpang tindih. “Yang pasti April ini sudah disalurkan,” ujarnya.
Dikatakan Lutfi, bantuan dari Pemkab Serang tidak berupa uang tunai melainkan berupa sembako. Kata Lutfi, Pemkab berencana memberikan bantuan berupa beras 35 kilogram dan mi instan satu dus. “Ini hasil penghitungan (bentuk bantuan-red) kita sementara,” terangnya. (den-nna-jek/air)
