SERPONG – Sebanyak 2.600 karyawan di Kota Tangsel terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ribuan karyawan itu berasal dari 43 perusahaan yang mengalami krisis finansial selama pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangsel mengatakan, pihaknya menerima laporan ada tiga jenis penghentian karyawan. Yakni, kerja dari rumah tapi tetap digaji, kerja dari rumah tapi tidak digaji, dan PHK.
“Data yang masuk ini sejak dampak pandemi corona atau mulai Februari lalu,” katanya kepada Tangerang Ekspres (Radarbantengroup), Senin (8/6).
Karyawan yang terkena PHK tetap mendapat pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. “Jadi selama pandemi Covid-19 ini ada 2.600 orang dari 43 perusahaan yang dihentikan bekerja,” ujarnya.
Dikatakan Sukanta, ribuan karyawan yang bekerja di 43 perusahaan Kota Tangsel itu tidak sepenuhnya warga Tangsel. Lebih dari 50 persen karyawan yang terkena PHK itu bekerja pada perusahaan outsourcing. Mereka yang dihentikan mulai dari office boy (OB), sekuriti, cleaning service dan lainnya.
“Ada juga orang Kota Tangsel yang kerja di luar Tangsel terdampak, didata di masing-masing daerah (asal perusahaan-red),” ungkapnya.
Terkait PHK itu, Disnaker telah mengusulkan 1.800 untuk mendapat kartu pra kerja. “Verifikasi dilakukan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan namun, saya tidak tahu yang diterima berapa, dan yang akan menerima berapa, karena mereka usulkan sendiri melalui online,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangsel Gusri Effendi mengaku sektor industri kepariwisataan juga terkena dampak Covid-19. Sebagian besar dari sekira 20.000 orang yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini terpaksa dirumahkan. Sekira 75 persen adalah pekerja lepas.
”Di hotel dan restoran ada pegawai tetap, lepas dan paruh waktu. Saya perkiraan, kalau 20 ribu orang yang bergantung kerjanya di restoran dan hotel, 75 persen itu pegawai lepas. Sebagain besar sudah dirumahkan,” singkatnya. (rbnn/nda)
