SERANG – Gugatan perdata terkait kisruh Bank Banten memasuki babak baru. Pengadilan Negeri (PN) Serang telah menetapkan jadwal persidangan perkara bernomor 70/Pdt.G/2020/PN Srg itu.

Sidang gugatan yang dilayangkan oleh Moch Ojat Sudrajat, Ikhsan Ahmad, dan Agus Supriyanto itu bakal digelar, Rabu (24/6) mendatang.

Gugatan itu menyasar enam nama pejabat publik. Di antaranya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), Ketua DPRD Banten Andra Soni, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Rina Dewiyanti, serta Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten). 

Humas PN Serang Erwantoni mengatakan, Sigid Triono yang saat itu menjabat Ketua PN Serang telah menunjuk majelis hakim perkara tersebut. Hosianna Mariani Sidabalok ditunjuk sebagai ketua majelis hakim, didampingi oleh Arief Nugraha dan Guse Prayudi sebagai hakim anggota. “Ada enam orang yang digugat, salah satu diantaranya Gubernur Banten sebagai tergugat satu,” kata Erwantoni dikonfirmasi, Jumat (12/6).

Sementara Ojat Sudrajat menjelaskan, enam pejabat publik itu diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Gubernur, selaku tergugat satu misalnya, pada 2018, tidak merealisasikan anggaran penambahan modal Bank Banten sebesar Rp175 miliar. “Tapi tidak direalisasikan sehingga terjadi SILPA (sisa lebih pembiyaan anggaran-red),” kata Ojat.

Pada 2019 dan 2020, tergugat satu justru tidak mengalokasikan anggaran penambahan modal Bank Banten. Tindakan gubernur ini telah melanggar Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Persereoan Terbatas Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Banten.

Bahkan, kata Ojat, gubernur secara pribadi telah melanggar Pasal 421 KUH Pidana. “Ancaman pidananya paling lama 2 tahun dan 8 bulan,” kata mantan tenaga ahli WH tersebut.

Gubernur sebagai pemegang saham tidak melaksanakan tugasnya untuk mengawasi kinerja manajemen Bank Banten mulai dari 2017 hingga 2019. Sehingga, mengalami kerugian. “Merupakan hak tergugat satu jika pun harus mengganti susunan dewan komisaris atau pun dewan direksi jika dianggap tidak bekerja dengan baik, jangan melakukan pembiaran,” kata Ojat.

Namun, persoalan itu tidak mendapat perhatian dari Ketua DPRD Banten Andra Soni. Tergugat dua ini dinilai tidak memberikan pengawasan maksimal terhadap Bank Banten.

“Ada upaya seperti membentuk pansus, dan atau hak interpelasi untuk menanyakan kepada eksekutif atau tergugat satu atas penyebab kerugian selama tiga tahun berturut-turut,” kata Ojat.

Tergugat dua juga malah bersepakat dengan tergugat satu untuk tidak menganggarkan tambahan penyertaan modal untuk Bank Banten tahun 2020.

“Padahal diketahui tergugat dua juga sudah memperoleh surat dari OJK (tergugat tiga-red) tanggal 29 November 2019 yang meminta kepada tergugat satu untuk menambahkan modalnya ke Bank Banten,” kata Ojat.

Untuk tergugat tiga, Wimboh Santoso dinilai tidak melakukan pengawasan optimal terhadap Bank Banten. Padahal, tergugat tiga telah diberi kewenangan sesuai UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan tergugat empat, Erwin Soeriadimadja bertindak keliru. Laporan kondisi likuiditas Bank Banten tidak diberikan kepada OJK, tetapi malah diberikan kepada tergugat satu.

Akibat pendapat tergugat empat tersebut menjadi konsideran oleh tergugat satu ketika menerbitkan dan menetapkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 580/Kep.144-Huk/2020 tanggal 21 April 2020. “Dimana tergugat satu memindahkan RKUD-nya dari Bank Banten ke Bank BJB, dan menimbulkan adanya pengambilan dana oleh para nasabah Bank Banten hingga saat ini,” kata Ojat.

Tergugat lima, Rina Dewiyanti, telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tidak membuka rekening kas umum daerah (RKUD) Provinsi Banten 2020 pada Bank sehat. “Tergugat lima juga menciptakan kekosongan hukum dan lalai, karena tidak segera membuka RKUD Provinsi Banten di akhir tahun anggaran sebelum tahun anggaran 2020,” kata Ojat.

Ditambahkan Agus Supriyanto, direksi Bank Banten selaku tergugat enam dinilai tidak maksimal dalam mengelola Bank Banten. “Selama kurun 2017 sampai dengan 2019 Bank Banten terus mengalami kerugian,” kata Agus.

Persoalan itu membuat nasabah Bank Banten mengalami kerugian lantaran tidak dapat melakukan pengiriman uang dan kesulitan mengambil uang di ATM Bank Banten. “Dan ketika akan mengambil di Kantor Bank Banten harus melalui antrean yang panjang dan jumlah penarikannya pun dibatasi,” kata Agus.

Kepala Biro Hukum Pemprov Banten Agus Mintono enggan menanggapi gugatan perdata tersebut. Termasuk, materi gugatan terkait tudingan perbuatan melawan hukum terhadap gubernur. Ia akan memberikan tanggapan setelah mempelajari materi gugatan dari penggugat. “Sebelum kami memberikan tanggapan, kami harus mempelajari dulu materi gugatannya,” tulis Mintono melalui pesan WhatsApp, beberapa waktu lalu. (mg05/nda)