SERANG – Pengusaha kos-kosan di wilayah Serang Timur terancam gulung tikar. Hal itu dipicu banyaknya karyawan pabrik yang terkena putus hubungan kerja (PHK), selain semakin maraknya pembangunan perumahan bersubsidi.
Ketua RT Kedingding Lebak, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Sarbini menilai, usaha kos-kosan di wilayahnya mulai tidak lagi menjanjikan. Bahkan, beberapa pengusaha kos-kosan sudah ada yang di ambang kebangkrutan. “Sekarang pendapatan usaha kos-kosan turun drastis, banyak pegawai yang dirumahkan, di PHK, sebenarnya dampak Covid-19 juga,” ungkapnya kepada Radar Banten melalui sambungan telepon seluler, Minggu (26/7).
Selama ini, diakui Sarbini, usaha kos-kosan di wilayah Serang Timur mengandalkan para perantau yang bekerja di industri. Namun, kos-kosan mulai sepi sejak banyaknya karyawan industri yang dirumahkan oleh perusahaan. “Di sini (Desa Tambak-red) banyak kontrakan yang tidak berpenghuni,” keluhnya.
Menurutnya, menurunnya penghuni kos-kosan selain dipicu banyaknya karyawan dirumahkan dan di PHK, juga semakin maraknya perumahan bersubsidi. Parantau lebih memilih bisa memiliki rumah sendiri ke depannya ketimbang sewa kos. “Perumahan sudah mulai banyak. Bahkan, sekarang juga ada yang lagi ngebangun,” tukasnya.
Ia menilai, beberapa pengusaha kos-kosan saat ini sudah berada di ambang kebangkrutan, dilihat dari banyaknya kamar kos yang kosong. “Ada yang punya 40 pintu tapi cuma tiga (tiga pintu-red) yang keisi. Ada juga yang 20 pintu, enggak ada yang keisi sama sekali,” katanya.
Diungkapkan Sarbini, di wilayahnya terdapat 1.030 kamar kos yang terisi. Saat ini mulai menyusut menjadi sekira 500 pintu yang terisi. “Ada juga yang dua kamar digabung jadi satu, karena memang benar-benar banyak yang kosong,” ungkapnya.
Ia berharap, pemerintah membatasi izin pembangunan perumahan, khususnya di wilayah Serang Timur, agar para pengusaha kos-kosan tidak sampai gulung tikar. “Harus ada pembatasan supaya pengontrak juga tetap ada,” harapnya.
Dihubung terpisah, Camat Kibin, Imron Ruhyadi tidak menyangkal, saat ini banyak rumah kos di wilayahnya yang kosong. Menurutnya, banyaknya kos-kosan yang kosong akibat terdampak Covid-19. “Karena banyak karyawan yang dirumahkan, penghuni kos-kosan juga berkurang. Semuanya terdampak Covid-19,” jelasnya.
Disinggung soal maraknya pembangunan perumahan bersubsidi, diakui Imron, saat ini jumlah perumahan di wilayahnya belum begitu banyak. Menurutnya, jumlah perumahan di wilayahnya masih terhitung rasional dengan kondisi saat ini. “Saya rasa dengan jumlah karyawan pabrik yang ribuan, masih berbanding lurus dengan kondisi kos-kosan,” tandasnya.
Pemungutan Pajak Kos Dihentikan Sementara
Terkait itu, Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang, Imadul Majdi mengakui, pihaknya banyak menerima keluhan mengenai banyaknya kamar kos yang kosong di wilayah Serang Timur. Oleh karena itu, pihaknya tidak menarik pajak untuk kos-kosan tersebut sementara, meskipun di atas 10 pintu karena kamarnya kosong. “Batas minimal WP (wajib pajak-red) itu 10 pintu ke atas,” ujar pria yang akrab disapa Idi itu.
Kendati demikian, pihaknya masih menggali potensi pajak kos-kosan. Katanya, masih banyak kos-kosan yang belum ditetapkan sebagai WP. Diungkapkan Idi, saat ini pihaknya menargetkan memperoleh pajak dari kos-kosan sebesar Rp66,5 juta dari 20 WP. “Sampai sekarang kita masih pendataan ke lapangan. Kalau pajak kos-kosan memang sifatnya self assesment. Jadi, mereka melaporkan sendiri pajaknya,” pungkasnya. (jek/zai)
