SERANG – Tes swab corona virus desease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang yang dilaksanakan Dinas Kesehatan (Dinkes) belum mencapai target standar yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO), yakni satu persen dari jumlah penduduk. Di Kabupaten Serang, swab baru mencapai 35 persen.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang drg Agus Sukmayadi di halaman Pemkab Serang, kemarin. Disampaikan Agus, WHO menetapkan standar tes swab minimal satu persen dari jumlah penduduk. Jika penduduk di Kabupaten Serang mencapai 1,5 juta jiwa, maka tes swab harus dilakukan kepada minimal 15.000 jiwa.
Sementara di Kabupaten Serang, kata Agus, pihaknya baru melakukan tes swab terhadap 5.509 orang. “Kita masih jauh dari standar WHO, baru sekitar 33 persen sampai 35 persen,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Agus, pihaknya saat ini gencar melakukan tes swab kepada masyarakat. Terutama, di lingkungan masyarakat yang terdapat kasus Covid-19. “Untuk rapid test juga masih dilakukan, tapi tidak untuk menentukan diagnosa, hanya deteksi dini saja,” terangnya.
Diakui Agus, saat ini kasus Covid-19 di Kabupaten Serang cenderung meningkat. Hal itu dipicu pihaknya terus melakukan pelacakan secara masif hingga tingkat Puskesmas. “Jadi, kita lebih cepat menemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19,” jelasnya.
Diungkapkan Agus, kasus Covid-19 di Kabupaten Serang lebih dominan berasal dari industri. “Yang kita khawatirkan sekarang itu klaster keluarga. Karena, jika ada satu yang positif bisa menularkan ke anggota keluarga lainnya,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pihaknya segera melakukan evaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Serang. “Kita lihat setelah satu bulan bagaimana kondisinya,” ujar ibu tiga anak itu.
Namun, kata Tatu, pihaknya merasa tidak mungkin menerapkan PSBB total di wilayah Kabupaten Serang. Menurut Tatu, PSBB total akan sangat berdampak, terutama stabilitas ekonomi masyarakat. “Jadi, kita lakukan berbarengan antara kesehatan dan ekonomi, keduanya tidak boleh ada yang dikorbankan,” tegasnya. (jek/zai)
