SERANG – Menteri Sosial (Mensos) RI meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Perbaikan itu dilakukan untuk memvalidkan data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah.
“Surat dari Mensos itu ditujukan kepada seluruh Gubernur se Indonesia. Kami tindaklanjuti ke pemerintah kabupaten/kota,” kata Plt Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Budi Darma S, kemarin.
RelatedPosts
Kata dia, perbaikan data itu dilakukan agar memastikan dalam satu keluarga tidak menerima lebih dari satu bantuan dengan memeriksa kartu keluarga (KK) calon penerima. Selain itu, pemda juga diminta memperhatikan kebenaran atau kesesuaian informasi penerima bantuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Budi mengatakan, dengan adanya surat dari Mensos pada Januari itu, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kesempatan untuk memperbaiki data. Sejauh ini, sudah ada perubahan data hasil perbaikan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota. “Untuk sementara ada pengurangan. Tapi perbaikan data saat ini bisa dilakukan setiap minggu. Jadi bisa saja terjadi perubahan-perubahan sesuai usulan atau perbaikan data dari pemerintah kabupaten/kota,” terangnya.
Kata dia, ada pengurangan jumlah penerima bansos berdasarkan hasil pemadanan nomor induk kependudukan (NIK). Hal itu terjadi karena belum update-nya data dari pemerintah kabupaten/kota. “Secara berjenjang melakukan pemadanan,” ujar Budi.
Dengan adanya gerakan ini, perbaikan data dalam dilakukan setiap pekan. Akhirnya, DTKS akan menjadi data yang mutakhir dan sesuai dengan data yang ada di sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).
Ia mengatakan, data ini terkait dengan para penerima bansos yang digulirkan APBN. Saat ini, data yang ada sudah diperbaiki, tinggal dilakukan pemadanan saja sehingga tercipta data yang valid.
Dipaparkan, bansos yang bersumber dari APBN di Banten tahun ini terdiri dari bantuan sosial tunai (BST) uang untuk Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang sebanyak 598.961 keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian, BST sembako untuk Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang sebanyak 174.175 KPM. Selanjutnya, Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 333.933 KPM. “Dan ada juga BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai-red) atau sembako sebanyak 585.587 KPM,” urai Budi.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, sebagai wujud komiten dan sinergitas antara Pemprov Banten dan pemerintah pusat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, tahun 2020 Pemprov mengalokasikan anggaran bantuan sosial tidak terencana bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sebesar Rp472,81 miliar untuk 421.177 KPM dan dukungan anggaran bantuan sosial terencana atau rutin untuk sebanyak 55.549 penerima sebesar Rp65,97 miliar. “Tahun ini, Pemprov alokasikan anggaran bantuan sosial pada Dinsos sebesar Rp56,46 miliar,” ujarnya. (nna/nda)
