Masuk pada Tahap III
PANDEGLANG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai menggarap pembangunan tol Serang-Panimbang (Serpan) tahap tiga atau yang ada di wilayah Pandeglang. Rencananya, jalan sepanjang 33 kilometer itu akan mulai dilakukan konstruksinya pada bulan Maret mendatang.
Ketua Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Serang-Panimbang (Serpan) Seksi III Ibrahim Hasan membenarkan akan mulai digarapnya pembangunan tol Serpan Seksion III tersebut.
Tahap awal, kata dia, pihaknya menunggu perbaikan dokumen kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pandeglang terkait lahan milik masyarakat dan milik instansi lainnya.
“Iya, untuk sementara masih perbaikan berkas di BPN Pandeglang,” katanya, kemarin.
Ditanya soal pengerjaan konstruksi jalan tersebut. Ibrahim mengatakan pihaknya masih menunggu penyelesaian surat pinjaman dana di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Soalnya, kata dia, uang yang digunakan untuk pembangunan wilayah Pandeglang hasil pinjaman dari Tiongkok. “Mulainya masih menunggu surat loan (pinjaman-red) selesai di Kemenkeu. Sedangkan untuk konstruksi rencananya selesai dalam dua tahun,” katanya.
Ibrahim mengaku, lembaganya juga sedang menyelesaikan persoalan 150 bidang tanah milik TNI yang sempat menjadi persoalan. Saat ini, kata dia, baru 50 bidang tanah yang terselesaikan oleh Pemerintah Pusat. “Sudah dibayar 50 bidang tanah, sisanya segera diproses pembayarannya. Bukan ruislagh karena sedang proses dihapus ke Kemenkeu,” katanya.
Ibrahim mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pembebasan lahan yang bermasalah tersebut sebesar Rp87 miliar, di luar anggaran untuk pembangunan konstruksi serta sarana dan prasarana penunjang jalan tol Serpan Seksi III tersebut. “Sementara butuh Rp87 miliar sampai tanahnya bebas. Kalau fisiknya butuh anggaran Rp4 triliun an lah,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Pandeglang Tb Udi Juhdi menyambut baik akan segera dikerjakannya pembangunan tol Serpan tersebut. Dia meyakini, dengan proyek itu bisa memudahkan akses masyarakat.
Namun, Udi menyarankan agar pihak pelaksana bisa memberikan hak masyarakat secara adil dan tidak menyalahi prosedur. “Tentunya kita sambut baik karena bisa mendatangkan manfaat terutama kemudahan akses. Akses yang mudah tentunya bisa memudahkan laju perekonomian juga. Tetapi harus diingat, yang paling utama adalah utamakan kepentingan masyarakat,” katanya. (dib/zis)










