Pemerintah seharusnya mempermudah proses rekrutmen serta memperhatikan masa kerja guru maupun tenaga honorer.
“Pemerintah harusnya melihat dari masa kerja atau masa pengabdian dari masa kerja 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, ada yang masa kerja 10 sampai 15 tahun dan 15 sampai 20 tahun, serta 20 tahun ke atas. Ini penting dilakukan untuk menghargai dan menghormati pengabdian mereka,” paparnya.
Bahkan, Mia menilai guru atau pegawai honorer yang telah mengabdi di atas 10 tahun tidak perlu mengikuti tes.
“Karena mungkin, di PPPK ini terakhir kali masa umur mengabdi mereka. Kasihan mereka para guru honor dan tenaga honor lain yang sudah cukup lama mengabdi dan berbakti kepada negeri ini. Mereka harus diberi ruang penghormatan seluas-luasnya oleh negara,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon Ismatullah tak menampik banyak peserta yang gugur seleksi, namun ia mengaku belum tahu jumlah persisnya.
“Kita hanya fasilitasi saja, yang tahu dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan Kesejahteraan dan Administrasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, Budhi Mustika menjelaskan, penentuan passinggrade menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Iya betul semuanya pusat,” ujarnya.
Sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator tempat dan pelaksanaan secara teknis. (bam/alt)












