DEWAN DUKUNG
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi menyambut baik imbauan Menteri BUMN terkait pemerintah daerah yang tidak perlu memiliki dan membentuk BUMD yang terlalu banyak.
RelatedPosts
“Kami sepakat dengan Pak Menteri, sebab banyak BUMD atau anak perusahaan BUMD di Banten yang tidak produktif dan sudah lama tidak beroperasi,” ungkapnya.
Kata Gembong, data di Komisi III DPRD Banten tercatat ada beberapa BUMD milik Pemprov Banten, namun hanya PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten yang mampu menyetorkan dividen.
“Yang lainnya terutama PT BGD dan belasan anak perusahaannya justru tidak produktif. Harapannya ada pada Bank Banten yang sudah berada dalam kondisi sehat tahun ini, dan PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) yang merupakan BUMD baru,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, PT BGD yang memiliki lebih dari 11 anak perusahaan harus dibenahi secara menyeluruh. Sebab BGD sejak awal memang banyak bermasalah. Mestinya sebelum BGD membuat belasan anak perusahaan, dikuatkan dulu pondasi BGD sebagai perusahaan induknya, baru bisa membentuk anak perusahaan.
“Lebih baik BGD fokus pada core bisnis aja dulu, sehingga bisa menghasilkan profit yang maksimal, kalau sudah mapan baru buat anak perusahaan,” tegasnya.
Gembong setuju bila Pemprov Banten kemudian menutup semua anak perusahaan PT BGD. Sehingga Banten hanya fokus memgembangkan empat BUMD saja, yaitu Jamkrida, Bank Banten, BGD dan Agrobisnis.
“Sebenarnya gak ditutup pun sebagian besar anak perusahaan BGD gak jalan, tapi saya sepakat ditutup saja. Adapun Bank Banten tahun ini sedang dibahas agar tidak lagi menjadi anak perusahaan BGD,” pungkasnya.
