“Karena adanya kendala teknis, jadinya baru selesai pada tanggal 19 September. Kami baru memulai menyusun KUA-PPAS pada tanggal 20 September,” tuturnya.
Wachyu beralasan keterlambatan penyusunan RAPBD Perubahan juga terjadi pada tahun lalu. Tetapi, Pemprov tetap melakukan evaluasi karena menganggap keterlambatan masih bisa ditoleransi akibat pandemi Covid-19. “Tahun ini keluar Surat Edaran Mendagri yang isinya bahwa kalau terlambat persetujuannya, tidak boleh (RAPBD Perubahan-red) dievaluasi,” ungkapnya.
RelatedPosts
Diakui Wachyu, penggunaan APBD 2021 akan menyisakan SiLPA yang cukup banyak. Sebab, anggaran APBD 2021 tidak dapat digunakan secara maksimal. “Contoh, anggaran-anggaran tender. Misalkan, tender seharga 100, ternyata jadi 98. Sisa 2 ini tidak bisa digunakan,” tuturnya.
Namun, kata Wachyu, Pemkot masih dapat melakukan pergeseran anggaran pada APBD 2021 dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. “Pertama, untuk penanganan Covid-19 yang di dalamnya itu ada penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi nasional dan jaring pengaman sosial,” katanya. “Kedua, keperluan darurat, dan ketiga keperluan mendesak. Itu semua ada kriteria masing-masing,” tambah Wachyu.
