Seperti diketahui, Al Muktabar mengundurkan diri sebagai Sekda sejak 22 Agustus lalu. Pekan lalu, Pemprov Banten baru menerima surat balasan dari Kemendagri terkait pemberhentian Al Muktabar. Dalam surat itu, Pemprov diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen. Sedangkan surat keputusan (SK) pemberhentian Al Muktabar belum turun dari Presiden. Saat ini, posisi Sekda diisi Inspektur Banten Muhtarom sebagai Plt Sekda.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, open bidding Sekda menunggu SK dari Kemendagri turun. “Dan sekarang kabarnya Pak Al sedang diproses untuk penempatan jabatan baru di Kemendagri,” terangnya.
Kata dia, kalau status kepegawaian Al Muktabar sudah pasti maka diharapkan surat yang disampaikan Pemprov Banten untuk segera menetapkan pemberhentian Al Muktabar dapat segera turun. “Kalau sudah turun, kita open bidding,” tegas gubernur yang akrab disapa WH ini.
Meskipun sudah memasuki bulan November, tapi mantan Anggota DPR RI ini mengaku tak masalah open bidding dilaksanakan bulan apa pun. “Bulan apa sajalah itu mah,” ujarnya.
Ia mengatakan, Gubernur atau Wakil Gubernur walau sudah tinggal enam bulan atau kurang dari enam bulan masih bisa mengangkat pejabat selama ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Artinya jangan dipepet November. Masih bisa asal ada izin dari Mendagri. Saya gubernurnya masa enggak boleh. Selama ada izin,” tandas mantan Walikota Tangerang ini. (nna/air)
