Industri Melimpah, Pengangguran Tinggi

SERANG-Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy melakukan kunjungan kerja ke sejumlah industri di Kabupaten Serang. Dalam kunjungannya, Andika menekankan penyerapan tenaga kerja lokal wajib menjadi perhatian utama industri di Banten.

“Saya mewakili Pemprov Banten meminta industri untuk membantu pemerintah daerah dengan melakukan penyerapan tenaga kerja lokal secara maksimal,” ujar Andika.

Kondisi pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun terakhir ini telah membuat angka pengangguran di Indonesia meningkat, termasuk di Banten. Untuk itu, dirinya meminta atensi khusus dari kalangan industri untuk membantu persoalan tersebut dengan melakukan perekrutan tenaga kerja lokal.

Menurut Andika, saat ini situasi pandemi relatif berangsur membaik, yang secara tidak langsung telah membuat perekonomian juga kembali berangsur membaik.

“Industri diharap kembali melakukan perekrutan dan secara khusus saya minta prioritaskan tenaga kerja lokal,” tegas politikus Partai Golkar ini. Meski begitu, industri juga diminta untuk tidak lengah dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Sebagai informasi, Pemprov Banten gencar melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini seiring pula dengan realisasi investasi di Provinsi Banten yang menempati nomor empat nasional, mencapai Rp62 triliun pada 2020.

Revitalisasi Kawasan Banten Lama dan pembangunan Banten International Stadium juga diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Banten.

Pemprov Banten juga terus melakukan pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja (pendidikan vokasi) bagi angkatan kerja, hingga mendorong kerja sama antara SMK dengan industri untuk melahirkan lulusan SMK yang siap dan mampu bersaing di dunia kerja.

BUTUH TAMBAHAN BLKI

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, angka pengangguran di Indonesia pada Agustus 2021 mencapai 9,1 juta orang atau setara dengan 6,49 persen. Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Banten menjadi tiga provinsi yang menyumbang angka pengangguran terbesar.

Data BPS menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepulauan Riau mencapai 9,91 persen, disusul Jawa Barat 9,82 persen dan Banten 8,98 persen atau setara dengan 562 ribu pengangguran.Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Erwin Syafrudin mengungkapkan, angka pengangguran di Banten dalam dua tahun terakhir memang tinggi sebagai dampak pandemi Covid-19. Bahkan pada tahun ini tercatat ada sekira 29 ribu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Tentu saja kami telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran di Banten, dan Alhamdulillah tahun ini ada penurunan dibandingkan tahun 2020," kata Erwin saat menjadi narasumber diskusi tentang perlindungan industri kecil dan menengah dimasa Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan Biro Administrasi Pimpinan Daerah (Adpim) Pemprov Banten di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Plaza Aspirasi, KP3B, Selasa (9/11).

Ia melanjutkan, pada tahun 2020 angka pengangguran di Banten yang dirilis BPS sebesar 10,64 persen atau setara dengan 661 ribu pengangguran. Angka itu turun menjadi 8,98 persen atau setara dengan 562 ribu pengangguran pada tahun 2021.

"Ada penurunan sekira 1,66 persen, karena kami telah menempatkan sebanyak 3.500 pekerja baru sesuai kebutuhan industri, tapi memang Banten tetap menjadi tiga provinsi yang paling tinggi jumlah penganggurannya di Indonesia meskipun angkanya turun," ungkapnya.

Untuk menekan angka pengangguran pada tahun depan, lanjut Erwin, membutuhkan kerja sama semua pihak. Sebab Disnakertrans kewenangannya bukan sebagai penyedia lapangan kerja melainkan sebagai fasilitator yang menghubungkan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja atau industri.

"Tentu ini menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama Disnakertrans dan Dindikbud harus memiliki persepsi yang sama. Sebab setiap tahun lulusan SMA/SMK menjadi penyumbang angka pengangguran di Banten, lantaran tidak terserap kalangan industri," bebernya.

Masih dikatakan Erwin, dari 23 ribu industri yang ada di Banten mereka tidak bisa sembarangan menerima pencari kerja yang tidak memiliki kompetensi dan budaya kerja yang baik. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja baru agar memenuhi kualifikasi sesuai yang dibutuhkan industri.

"Rekrutmen pekerja baru sekarang ini berbasis kompetensi, para pencari kerja harus memiliki sertifikat keahlian dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)," bebernya.

Yang menjadi persoalan, kata Erwin, Provinsi Banten yang terdiri dari delapan kabupaten kota, hanya memiliki satu BLKI itupun limpahan dari Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Serpong, Kota Tangsel. Sementara Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) yang ada di Kota Serang milik pemerintah pusat bukan aset Pemprov Banten.

"Bagaimana mungkin menyiapkan ribuan pencari kerja memiliki kompetensi, kalau BLKI saja hanya punya satu. Idealnya Banten punya empat BLKI," tegasnya.

Erwin mengaku optimistis bila ke depan dibangun tiga lagi BLKI, maka upaya menekan angka pengangguran lebih optimal. "Ini tentu membutuhkan dukungan anggaran dari DPRD Banten, karena bagaimana pun juga pembangunan BLKI sangat mendesak," pungkasnya.

KASUS PHK

Senada, Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans Banten Ruly Riatno mengatakan, banyaknya industri di Banten merupakan modal utama untuk menekan angka pengangguran, namun dampak pandemi Covid-19 membuat kasus PHK di Banten juga sangat tinggi.

"Terlepas dari dampak pandemi, iklim investasi di Banten juga harus terus dijaga. Kalau upah minimum di Banten terlalu tinggi, bukan tidak mungkin banyak perusahaan yang memilih pindah ke provinsi lain terutama Jawa Tengah yang lebih rendah besaran upahnya," katanya.

Kata Ruly, data Disnakertrans Banten mencatat tahun ini ada 23.270 perusahaan di Banten, padahal.pada tahun 2020 jumlahnya masih 22 ribu perusahaan.

"Ini memang anomali, di saat pandemi dan banyak PHK. Jumlah perusahaan di Banten justru bertambah. Penambahan itu didominasi perusahaan yang bergerak dalam sektor kesehatan," tegasnya.

Ia melanjutkan, dari puluhan ribu perusahaan yang ada di Banten, tahun 2020 hanya ada 73 perusahaan yang tercatat gulung tikar akibat pandemi, selebihnya masih bertahan dengan melakukan PHK. Tapi untuk tahun 2021 masih proses pendataan karena pembukuannya hingga Desember mendatang.

"Secara nasional, upaya pencegahan PHK sudah dilakukan oleh Kemenakertrans dan Disnaker semua daerah, agar angka pengangguran bisa diminimalisasi. Kami terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada industri yang terdampak pandemi, agar bangkit dan tangguh tanpa melakukan PHK," urainya.

Di akhir paparannya, Ruly juga menegaskan bahwa pihaknya terus membangun sinergi dengan dunia industri, agar memiliki komitmen dalam menyerap tenaga kerja lokal untuk mengurangi angka pengangguran di Banten.

"Tapi persoalannya, Banten ini sangat seksi. Upah minimumnya tinggi dan industrinya sangat banyak dan lengkap, sehingga menjadi incaran para pencari kerja dari provinsi lain. Kalau sudah begini, industri hanya membutuhkan pekerja yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan," terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar yang juga menjadi narasumber diskusi mengapresiasi penurunan angka pengangguran pada Agustus 2021 dibandingkan dengan Agustus 2020, seperti yang dirilis BPS beberapa hari lalu.

"Meskipun turunnya kecil hanya 1,66 persen, tapi ini harus tetap diapresiasi," katanya.

Politikus Gerindra ini melanjutkan, Disnakertrans selaku mitra kerja Komisi V tentu bukan satu-satunya OPD yang bertanggungjawab menekan angka pengangguran, sama halnya dengan Dinas Sosial yang bukan satu-satunya yang bertanggungjawab mengurangi angka kemiskinan.

"Ini butuh kerja keras semua pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota. Makanya penurunan angka pengangguran tidak bisa diklaim oleh satu pihak saja," tegasnya.

Kendati memberikan apresiasi, Nizar mengingatkan Pemprov Banten tidak perlu berlebihan melakukan euforia penurunan angka pengangguran ini, sebab masih ada 500 ribu lebih pengangguran yang harus dicarikan solusinya.

"Tahun 2019 sebelum pandemi terjadi, angka pengangguran di Banten 8,11 persen. Kalau sekarang angkanya 8,98 dimana letak penurunannya. Okelah ini imbas pandemi Covid-19 kita maklumi bersama," bebernya.

Dalam kesempatan itu, Nizar sepakat mendorong tiga hal merespons paparan yang disampaikan Sekretaris Disnakertrans Banten. Pertama, perlu dibangun link and match antara Disnaker dan Dindikbud. Ini semua daerah sudah melakukannya untuk menekan angka pengangguran terutama lulusan SMK.

"Kami di Komisi V sudah sering menyampaikan bahwa SMK di Banten harus jelas, sehingga lulusannya dapat diserap industri. Tidak boleh lagi SMK di Banten Selatan misalnya, membuka jurusan otomotif atau kimia, sebab Kabupaten Lebak dan Pandeglang sektor industrinya bergerak di bidang pertanian," tegasnya.

Kedua, lanjut Nizar, terkait serapan kerja lokal. Ini memang harus dibangun sinergi yang baik antara pemprov dan kalangan industri.

"Tidak bisa kami membuat perda atau pemprov membuat pergub yang mengharuskan industri di Banten menyerap tenaga kerja ber- KTP Banten. Itu pasti jadi persoalan dan akan dievaluasi Kemendagri. Yang harus dilakukan adalah komunikasi, misal kita minta industri memprioritaskan merekrut tenaga kerja lokal yang punya kompetensi," urainya. (nna-den/alt)