Politisi dari Partai Demokrat tersebut tidak habis fikir pemerintah bisa membiarkan jabatan strategis di sebuah perusahaan tetap kosong.
Sedangkan BUMD bertanggung jawab kepada masyarakat karena modal perusahaan tersebut menggunakan dana APBD.
RelatedPosts
“Jabatan kosong, tapi PCM masih beroperasional? bagaimana pertanggungjawaban nya itu,” ujar Rahmatulloh.
Dijelaskan Rahmatulloh, Surat Keputusan (SK) Plt Direktur berakhir pada 25 Oktober lalu, hingga saat ini, lebih dari dua pekan, jabatan masing dibiarkan kosong.
“Dengan berahirnya masa jabatan SK Plt Dirut PCM pada tanggal 25 Oktober 2021 ini membuat kekosongan pada top managemen dan penetapan direksi secata definitip belum dilakukan lalu siapa yang menjalankan oprasional perusahaan?” Ujarnya.
Rahmatulloh meminta pemerintah segera bersikap dan menentukan siapa pejabat pengisi kekosongan jabatan itu.
Sementara itu, mantan Plt Direktur PCM Ridia saat dikonfirmasi Radar Banten soal berakhirnya masa jabatan tidak merespon. (Bam/air)
