Selain pengobatan, klinik juga melayani pemeriksaan Covid-19. Pemeriksaan juga tidak dipungut biaya alias gratis. “Ada pemeriksaan antigen juga, masyarakat boleh periksa, antigennya gratis,” ungkap Reda didampingi Dirut PT KS Silmy Karim.
Dijelaskan Reda pendirian klinik tidak lepas dari Undang-Undang (UU) Kejaksaan tentang Kesehatan yang saat ini sedang dalam pembahasan. Kendati belum disahkan, Kejati Banten telah terlebih dahulu merespons. “Dalam undang-undang revisi yang akan datang Kejaksaan harus memberikan pelayanan kesehatan. Senin besok akan dibahas. Tahun ini selesai, pasal pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Dikatakan Reda, revisi UU diharapkan selesai pada 2021. Rancangan UU Kejaksaan yang membahas soal kesehatan merupakan usulan dari DPR RI. “Sudah dibahas pemerintah, tinggal harmonisasi DPR dan pemerintah, tahun ini selesai,” kata Reda.
Reda mengaku beruntung mempunyai kolega PT KS. Langkah BUMN itu diharapkan diikuti oleh BUMN yang lain. “Kami beruntung punya kolega dari KS, semoga ini memotivasi BUMN lainnya,” ujar Reda.
Selain menerima bantuan pembangunan klinik, Kejati sambung Reda juga menerima bantuan berupa pembangunan perkantoran dari PT KS. Gedung akan difungsikan untuk Adhyaksa Record Center, bagian pengawasan dan bagian perdata dan tata usaha (datun). “Ruang kantor itu (kantor Kejati Banten-red) sudah padat, supaya memberikan pelayanan agar lebih baik (adanya tambahan gedung di Kejaksaan-red),” kata Reda.












