“Kenapa ditangani Polda Banten? Karena uang tersebut dicairkan atau dikeluarkan PT BKI yang berdomisili di Cilegon (wilayah hukum Polda Banten-red),” ungkap mantan penyidik KPK tersebut.
Proyek fiktif juga terjadi pada proyek betonisasi jalan desa di Sukambumi yang menggunakan dana corporate social responsibility (CSR). Padahal, proyek yang dilaporkan sebagai proyek CSR ini merupakan hasil pembiayaan dari alokasi dana desa (ADD). “Padahal proyek jalan desa tersebut bukan dikerjakan oleh PT BKI melainkan dari dana desa,” ungkap Hendy.
Mantan Kepala Cabang PT BKI Cilegon berinisial JRA (51), pun ditetapkan sebagai tersangka. Selain JRA, selaku pimpinan perusahaan yang bermitra dengan BKI Cilegon ditetapkan tersangka. Tetapi, keduanya dinilai tidak koperatif. “Ada upaya menghindar (dari kejaran polisi-red),” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan.
Tak lama, polisi berhasil mengamankan JRA. Disusul dengan perburuan terhadap MW. “Iya sudah ditangkap (MW-red), sudah sekitar satu minggu lebih (ditangkap-red). Rencananya besok kita mau ekspos,” ungkap Wiwin.
Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menuturkan, kedua tersangka mencairkan uang perusahaan PT BKI Cabang Cilegon untuk membiayai proyek tersebut. Setelah dicairkan, JRA menerima uang dari BW sebesar Rp500 juta lebih. Sementara sisanya diduga dinikmati oleh BW. “Masih didalami (aliran uang-red),” ungkap Shinto.
Kata Shinto, uang hasil korupsi itu dinikmati oleh JRA digunakan untuk kepentingan pribadi. Mulai dari hiburan karaoke, belanja barang elektronik, tiket pesawat. “Bahkan ada juga yang dikirim dan dinikmati oleh istri dan anak tersangka,” ungkap Shinto.
Atas perbuatannya, JRA dan BW disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama. “Dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor,” kata Shinto. (fam/nda)












