SERANG – Dua mega proyek Pemprov Banten yakni pembangunan gedung delapan lantai RSUD Banten dan Banten International Stadium (BIS) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi. Temuan itu berupa kelebihan pembayaran yang ditaksir sekira Rp5 miliar.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Novie Irawati mengatakan, dalam semester II tahun 2021, pihaknya telah melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal infrastruktur dan belanja pemeliharaan jalan Provinsi Banten hingga 30 November, dengan cakupan pemeriksaan 74,36 persen. “Hasilnya, masih ditemukan ketidakpatuhan atas pelaksanaan belanja tersebut,” ungkap Novie saat acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja dan kepatuhan Pemprov Banten, Pemkab Tangerang, dan Pemkot Tangerang Selatan di aula BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Kamis (30/12).
RelatedPosts
Novie mengatakan, ketidakpatuhan atas pelaksanaan belanja modal infrastruktur dan belanja pemeliharaan jalan, yaitu persiapan pengadaan yang mengakibatkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak ekonomis serta akuntabel. Selain itu, pemilihan penyedia yang mengakibatkan hilangnya kesempatan penyedia lain yang memenuhi kualifikasi serta pelaksanaan kontrak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran.
Ia menjelaskan, kelebihan pembayaran antara lain adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemprov Banten untuk segera memproses kelebihan bayar sesuai ketentuan selama 60 hari ke depan.
Berdasarkan catatan, untuk membangun Banten International Stadium atau stadion utama di Kawasan Sport Center, Pemprov menggelontorkan dana sekira Rp900 miliar. Sementara untuk gedung delapan Lantai RSUD Banten di 2021 ini dianggarkan Rp125 miliar dan di 2022 sekira Rp140 miliar.
