Novie mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada Pemprov Banten, Pemkab Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang atas beberapa permasalahan kelebihan pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah. Namun atas kelebihan pembayaran yang belum dilakukan penyetoran agar segera dapat ditindaklanjuti.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan, pihaknya telah menerima LHP terkait kinerja dan kepatuhan dari BPK Banten. Ia tak membantah, dalam LHP BPK tersebut, proyek pembangunan RSUD Banten delapan lantai dan Banten International Stadium menjadi temuan berupa kelebihan bayar.
RelatedPosts
Kata dia, total kelebihan bayar yang menjadi temuan BPK Banten senilai Rp5 miliar. Itu terdiri atas dua proyek yang disebutkan di atas ditambah dengan program pemeliharaan jalan. “Total 5 miliar,” ungkapnya.
Namun, Andika mengungkapkan, sebelum LHP BPK diterima, pihaknya telah menyusun langkah strategis untuk menindaklanjuti kelebihan pembayaran tersebut. Ia menegaskan, pihaknya akan segera merampungkan sisa kelebihan bayar yang belum masuk ke kas daerah. “Yang sudah dibayar Rp1,5 miliar dan ada beberapa lagi, sedikit lagi. Setelah LHP, diproses, langsung dikembalikan ke kas daerah. Untuk diselesaikan dan segera pada 60 hari ini semua bisa diselesaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekda Banten yang juga Inspektur Provinsi Banten Muhtarom mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh BPK. Hanya saja, untuk pengembalian kelebihan bayar oleh BUMN harus menunggu LHP karena ada mekanismenya.
Ia mengungkapkan, kelebihan bayar itu terjadi karena adanya kekurangan volume dari proyek yang dikerjakan pelaksana. “Akan ditindaklanjuti setelah LHP-nya disampaikan,” ungkap Muhtarom.
Seperti diketahui, pelaksana proyek pembangunan RSUD Banten 8 lantai dan Banten International Stadium adalah PT Pembangunan Perumahan (PP) yang merupakan BUMN. (nna/air)
