Ia mengatakan, BPK menyimpulkan apabila permasalahan tersebut tidak diatasi, maka akan dapat menghambat efektivitas Pemprov Banten dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama Iduka dalam rangka peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Sementara itu, ia menambahkan, hasil pemeriksaan kinerja atas upaya Pemkab Tangerang dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal 2020 hingga triwulan III 2021 menunjukkan bahwa telah melakukan upaya yang signifikan. Namun demikian masih ditemukan permasalahan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, antara lain pelayanan perizinan dan pengembangan iklim penanaman modal belum mendorong kemudahan berusaha secara memadai.
RelatedPosts
Kata dia, BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas belanja barang dan jasa, belanja modal , dan bangunan serta belanja tidak terduga TA 2021 hingga Okober pada Pemkot Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan masih menemukan ketidakpatuhan yang mengakibatkan timbulnya kelebihan bayar.
“Pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai spesifikasi kontrak. Ketidaksesuaian belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD,” ungkapnya. Terhadap temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi untuk segera memproses kelebihan bayar yang terjadi dan menyetorkannya ke kas daerah.
Yang terakhir, lanjut Novie, BPK melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas 2021 hingga 31 Oktober Pemkab Tangerang. Hasil pemeriksaan menemukan adanya ketidakpatuhan atas pelaksanaan pekerjaan. Itu terdiri atas pelaksanaan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume 31 paket pekerjaan pada dua perangkat daerah, dan tujuh paket pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Terhadap temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi untuk segera memproses kelebihan bayar yang terjadi dan menyetorkannya ke kas daerah,” tuturnya.
